SHARE

METROPOLITAN.ID | TANGSEL – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang menggelar sidang lapangan atas perkara gugatan warga Melati Point Blok P1/14 Vila Melati Mas, Kelurahan Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangsel, terhadap Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) setempat, kemarin.
Diketahui, gugatan yang dilayangkan warga Melati Point ini merupakan imbas dari terbitnya IMB perumahan milik Fenny yang berlokasi di pintu keluar kawasan Perumahan Melati Point. Warga meminta IMB rumah tersebut dicabut lantaran mengganggu kenyamanan warga dan merusak fasos fasum.
Sidang tersebut bertujuan agar majelis hakim melihat langsung kerugian atas tuntutan warga yang disebabkan atas keluarnya empat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernomor 648/2318-BP2T/2015, 648­/­2755-BP2T/2015, 64­­8­­/­2­756-BP2T/2015 dan 648­/2754-BP2T/2015.
“Di sini kami menuntut agar IMB pembangunan itu dicabut. BP2T mengeluarkan izin tanpa prosedur yang benar seperti tidak pernah ada tandatangan dan pemberitahuan kepada kami selaku warga sekitar,” kata Ketua RT 046/08, Kelurahan Jelupang, Juriyanto Irawan.
Dalam persidangan itu, puluhan warga Melati Point terlihat hadir. Menurut mereka, dengan adanya rumah-rumah baru itu maka akan timbul persoalan baru seperti kenyamanan lalu lintas yang terganggu dan merusak fasos dan fasum milik Perumahan Melati Poin dan sejak ada pembangunan tersebut, selokan naik, jadi banjir. “Sejak ada pembangunan rumah ini, air dari selokan naik, jadi banjir,” ujarnya.
Menurut dia, pembangunan rumah kecil itu berdampak pada kekacauan dalam kawasan perumahan tersebut. Terlebih jika nanti rumah tersebut telah dibeli orang. Seharusnya, menurut dia, pemerintah memerhatikan dulu aspirasi warga. “Ini telah merusak ketenangan warga sini. Mereka main terbitkan izin tanpa ada pemberitahuan warga dan persetujuan,” tuturnya. (ded/sal/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY