Bangunan Rusak, Kepala SDN Bondes 3 Galang Dana?

by -15 views

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Kepala SDN Kebonpedes (Bondes) 3 di Jalan Kebonpedes, Kecamatan Tanahsareal H Amsar, mengaku telah melakukan penggalangan dana dari orang tua murid untuk biaya perbaikan sejumlah bangunan sekolah. Sebab, jika mengajukan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor terlalu lama. ”Benar, saya berinisiatif meng­galang dana lewat swadaya orang tua murid. Sebab untuk perbaikan sejumlah bangunan sekolah yang rusak, akan menghabiskan biaya sebesar Rp40 juta lebih,” katanya ketika dikonfirmasi Metropolitan di ruang kerjanya, kemarin.
H Amsar yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Keca­matan Tanahsareal mengaku, penghim­punan dana secara swadaya itu baru mencapai Rp10 juta. Sedangkan pem­bagunan dan perbaikan sarana prasarana di sekolah ini, diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar Rp50 juta.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor H Edgar Suratman menyatakan, bila mengacu kepada undang-undang maupun peraturan yang berlaku, tindakan yang dilakukan kepala SDN Bondes 3 tidak dibenarkan. ”Apa pun bentuknya, itu tidak diperbolehkan. Sebab, masalah sarana prasarana adalah tanggung jawab pemerintah yaitu Disdik,” ujarnya ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin.
Sementara itu, salah seorang Pemerhati Pendidikan Kota Bogor Budi Dalimunthe mengatakan, apa pun tindakan yang dilakukan kepala SDN Bondes 3 itu sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar, Pasal 9 ayat 1 bertuliskan, Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
Bahkan, dalam UU dan Peraturan Menteri tersebut diatas, dijelaskan juga masalah larangan dilakukannya pungutan jenis apa pun di sekolah negeri saat lulus atau pun Penerimaan Siswa Baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat yang diselenggarakan pemerintah pusat atau pun daerah. Sebab, pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau sederajat. ”Jadi, aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar akan mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara),” tandas Budi. (adn/tur/ar/ram/run)