Denny Lempar ‘Bola Panas’ ke Pemimpin Terdahulu

by -

METROPOLITAN.ID – Setelah didesak anggota dewan untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Grand Yasmin Square, akhirnya Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT PM) Kota Bogor Deny Mulyadi angkat bicara. Ketika dikonfirmasi, Denny menyatakan jika proses perizinan yang ditempuh pengembang mal, kondotel dan apartemen itu dilakukan sebelum ia menjabat sebagai kepala BPPT. “Saya tahu izinnya sudah seperti ini. Memang ada kebijakan (mencicil retribusi IMB) yang dikeluarkan pimpinan terdahulu,” ujarnya kepada Metropolitan.
Dalam proses perizinan yang dilakukan Grand Yasmin Square, memang sudah dilakukan secara prosedural. Namun, menurutnya, hanya retribusi saja yang belum dipenuhi pengembang Grand Yasmin Square. “Jika sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan, maka pengembang tersebut akan dikenakan denda,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Jenal Mutaqin menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus melakukan tindakan tegas kepada pengusaha yang tidak mengikuti aturan yang ada di Kota Bogor. Sebab, jika Pemkot Bogor tidak melakukan tindakan tegas maka dikhwatirkan akan diikuti oleh pengusaha lainnya. “Pengusaha-pengusaha ini harus diberi tindakan tegas agar bisa mengikuti peraturan yang ada,” paparnya.
Dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil kepala BPPT PM Kota Bogor untuk meminta penjelasan terkait IMB yang telah diberikan kepada pihak pengembang yang belum membayarkan retribusi, karena jika pengembang belum membayar retribusi maka Pemkot Bogor tidak boleh memberikan izin terlebih dahulu. “Ini ada yang aneh. Seharusnya IMB itu tidak boleh diberikan jika urusan administrasi belum selesai,” katanya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa rencana pembangunan Grand Yasmin Square yang berlokasi di Jalan KH Soleh Iskandar terus menuai polemik. Sebab, proses pembangunan apartemen, kondotel dan mal ini ternyata belum membayar retirbusi IMB yang seharusnya diberikan kepada Pemkot Bogor. Hal ini pun membuat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor geram, lantaran tindakan yang dilakukan pengembang Grand Yasmin Square dinilai tidak mentaati Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor yang ada.
Jumlah retribusi yang harus dibayarkan pihak pengembang Grand Yasmin Square kepada Pemkot Bogor sebesar Rp11,5 miliar. Namun, pihak pengembang saat ini baru membayar Rp1,5 miliar dengan cara mengangsurnya hingga batas akhir 15 Ferbuari 2015. Apabila pengembang Grand Yamsin Square tidak melunasinya, maka akan dikenakan denda dua persen dari jumlah retribusinya. (mam/b/ram/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *