METROPOLITAN.ID | Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kota Bogor akan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Paling lambat para wajib pajak akan menerimanya pada 31 Maret 2016.

Ada yang berbeda pada SPPT 2016. Pada SPPT PBB P2 tahun ini tercantum Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengalami penyesuaian. Dengan begitu, para wajib pajak tidak perlu kaget ketika melihat nominal PBB yang harus dibayar pada 2016 ini. Terkait dengan itu pula, di dalam pembayaran PBB P2 kali ini sekaligus diterapkan kebijakan khusus bagi warga yang tergolong miskin. Dengan adanya kebijakan tersebut, mereka tidak akan terbebani dengan ketentuan penyesuaian ini.
Menurut Kepala Dispenda Kota Bogor Daud Nendodarenoh, NJOP baru yang telah disesuaikan mengalami kenaikan maksimal sampai dengan 150 persen dari NJOP lama. Tidak semua Nilai Objek Pajak mengalami kenaikan karena ada sebagian yang nilainya masih tetap.  “Persentase kenaikan tinggi sekitar 80 persen sampai 150 persen didominasi klaster-klaster perumahan teratur dan objek-objek di sepanjang jalan protokol,” jelas Daud.
Nilai Objek Pajak yang mengalami kenaikan maksimal sampai 150 persen, sebetulnya masih setara dengan 65 persen dari harga pasar sebuah objek pajak. Menurut Daud, penyesuaian NJOP merupakan langkah yang dilakukan atas dasar hasil audit Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Kedua lembaga tersebut menilai perlunya Pemerintah Kota Bogor melakukan penyesuaian NJOP.
Latar belakang lainnya adalah amanat Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang PBB P2 yang menegaskan, besaran NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali. Hitungan tiga tahun untuk penyesuaian kali ini bertepatan dengan 2016. Penjelasan Daud tersebut menegaskan, kebijakan penyesuaian NJOP sama sekali tidak dilatarbelakangi niat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB P2.
Untuk 2016 ini, Dispenda Kota Bogor menghitung potensi PBB P2 sebanyak 249.929 objek pajak. Nilai seluruhnya mencapai Rp136.001.060.993. Namun demikian, target perolehan pajak bumi dan bangunan ini hanya ditetapkan sebesar 174.581 objek pajak dengan nilai sebesar Rp95.000.006.489. Target tersebut ditetapkan berdasarkan kecenderungan pembayaran yang terjadi setiap tahun.  Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi yang ada diharapkan kesadaran para wajib pajak melaksanakan kewajibannya masing-masing, juga perlunya dukungan aparatur wilayah untuk lebih aktif melakukan penagihan kepada para wajib pajak.
Terkait dengan optimalisasi pencapaian target tersebut menurut Daud, Dispenda juga lebih proaktif dalam mengoptimallan potensi dengan cara memudahkan akses pembayaran PBB P2. Mulai tahun ini, akses pembayaran diperluas sehingga para wajib pajak bisa membayar PBB P2 lewat para teller atau ATM Bank Jabar Banten (BJB) yang ada di seluruh wilayah Indonesia atau melalui PT Pos Indonesia.

Kebijakan Khusus Warga
Miskin
Seiring penetapan NJOP baru tersebut, Walikota Bogor telah mengeluarkan Peraturan Walikota Bogor yang mengatur kekhususan bagi warga miskin yang memiliki ketetapan PBB P2 sebesar Rp100.000 ke bawah. “Mereka memperoleh pengurangan seratus persen” lanjut Daud.
Warga miskin yang dimaksud adalah mereka yang berada dalam daftar masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) atau hasil verifikasi kelurahan. Pihak kelurahan melalui musyawarah kelurahan dapat merekomendasikan mereka yang tergolong sebagai warga miskin, sehingga bisa termasuk yang dimaksud dalam kebijakan tersebut.
Jumlah Nomor Objek Pajak yang tergolong pada kategori tersebut, seluruhnya mencapai 100.774 objek pajak. Dengan kekhususan tersebut, sesungguhnya Pemerintah Kota Bogor berpeluang besar kehilangan potensi pendapatan PBB sebesar Rp5 miliar pada 2016. Sekali lagi, hal itu mendukung pembuktian dan penyesuaian besaran NJOP tidak dimaksudkan untuk menaikkan PAD Kota Bogor. Menurut Walikota Bogor Bima Arya, potensi yang diperhitungkan hilang tersebut relatif tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor yang sudah mencapai Rp2 triliun lebih. “Tetapi bagi mereka (warga miskin-Red), itu sangat membantu,” katanya.
Sekaligus, kebijakan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan Pemerintah Kota Bogor terhadap warganya yang tergolong tidak mampu. Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan adanya subsidi silang di antara warga yang mampu dengan warga yang tidak mampu dalam pengelolaan potensi pajak daerah di Kota Bogor. Menurut rencana, Dispenda Kota Bogor akan menyerahkan SPPT  PBB P2 warga miskin tersebut pada Maret mendatang. (adv)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here