Pemkot Bogor Takut Segel Double Decker?

by -1 views

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Tempat parkir bertingkat (double decker) yang terletak di area Stasiun Besar Bogor, hingga kini masih beroperasi. Padahal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor Jumat lalu sudah memerintahkan agar pengelola tempat parkir itu menghentikan sementara kegiatannya sampai izin yang menjadi kewajibannya diurus dan dilengkapi. Namun pada kenyataannya, peringatan aparat penegak peraturan daerah (perda) tidak digubris pengelola yang merupakan anak perusahaan dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.
Menanggapi persoalan itu, Ketua Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) DIPO Cabang Kota Bogor Mahdum Fatonah menjelaskan, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bisa bersikap tegas kepada investor yang tak menaati aturan. Jangan memberikan toleransi yang pada akhirnya Pemkot Bogor dirugikan lantaran kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau Walikota Bogor berani tegas, seharusnya dilakukan penyegelan saat itu juga,” katanya.
Tidak tegasnya Pemkot Bogor, menurut Mahdum, akan menjadi celah bagi investor-investor nakal lainnya melakukan kesalahan yang sama. Sebab contoh kesalahan investor seperti tidak berizinnya double decker, tidak bisa ditindak Pemkot Bogor. “Pemkot Bogor menunjukkan kelemahannya saat tidak berani melakukan tindakan kepada bangunan-bangunan yang melanggar. Apakah Pemkot takut?,” tanyanya.
Sementara saat dikonfirmasi, Walikota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa dirinya telah menyuruh Satpol PP Kota Bogor untuk menyegel double decker tersebut. Sebab menurut Bima, Pemkot Bogor sudah memberikan kesempatan kepada pengelola double decker untuk mengusrus perizinan. Namun, hal itu sepertinya tidak digubris. “Saya belum melewati stasiun lagi. Tetapi, saya sudah perintahkan Satpol PP untuk melakukan penyegelan langsung,” ujar Bima kepada Metropolitan, kemarin.
Bima pun mengaku sudah melakukan komunikasi dengan PT KAI terkait belum berizinnya double decker tersebut. Bima berdalih jika komunikasi tersebut sudah terjadi sejak dulu ketika pertama double decker dibangun. “Komunikasi kita jalankan, namun hasilnya masih seperti ini saja,” terangnya.
Ia juga menambahkan, jika pihak pengembang double decker masih belum mengurus izin, maka tindakan tegas akan diambil. Sebab, selama ini Pemkot Bogor selalu mengingatkan kepada pihak pengelola double decker agar segera mengurus perizinannya. “Kita sudah mencoba komunikasi dan hasilnya masih seperti ini. Ya sudah, langsung segel saja,” paparnya.
Dalam sehari, double decker ini bisa menampung seribu motor dan 500 mobil. Tarif parkir per harinya berkisar Rp8 ribu sekali parkir dan Rp12 ribu untuk kendaraan yang menginap. Parkiran ini dibangun sejak 2012 lalu. Pada 2013, mulai dioperasikan dan memungut karcis parkir. Jika dikalkulasikan dalam satu tahun, keuntungan yang didapat pengelola mencapai miliaran rupiah. Ini baru dihitung dari yang keluar-masuk saja, belum menghitung biaya parkir kendaraan yang menginap. Lantaran belum jelas izinnya, diduga Pemkot Bogor kehilangan pendapatan dari keuntungan retribusi parkiran itu.  (mam/b/ram/run)

Setelah ramai diberitakan terkait double decker tak berizin, akhirnya Kepala Stasiun Besar Bogor Darmin angkat bicara. Pria kelahiran Seragen 5 Juli 1967 ini menyerahkan semua permasalahan yang disebabkan tempat parkir itu kepada Pemkot Bogor untuk ditindak, tak terkecuali disegel. Karena menurut Darmin, tempat parkir bertingkat ini dikelola pihak lain, bukan Stasiun Besar Bogor.
Darmin menegaskan, double decker ini merupakan milik anak perusahaan PT KAI. Untuk manajemen pun, menurut dia, mempunyai pimpinan masing-masing walaupun double decker itu ada di area Stasiun Besar Bogor. ”Maka dari itu, silakan saja Pemkot Bogor mau menyegel double decker itu,” katanya.