Sekdisdik Larang Sekolah Berikan Data LPj ke LSMSekdisdik Larang Sekolah Berikan Data LPj ke LSM

by -78 views

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Ingat! Satuan pendidikan selaku pengguna dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya pada satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dilarang mengeluarkan maupun memberikan data-data Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengeluaran/penggunaan keuangan kepada pihak yang tidak berwewenang, termasuk oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), oknum wartawan maupun masyarakat. ”Jadi untuk meminta data lengkap, menurut ketua Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada seminar di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, hanya boleh diberikan kepada yang berwenang, seperti Inspektorat Jenderal (Irjen), Inspektorat Kota Bogor, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdis) Kota Bogor Fahrudin ketika dikonfirmasi Metropolitan melalui SMS, kemarin.
Jadi, lanjut Fahmi panggilan akrab Fahrudin, sekolah-sekolah yang didatangi maupun disurati LSM tidak perlu takut. Sebab, hal tersebut sudah dijelaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) maupun Kepala Seksi Kesiswaan Dikdas Mujiasih Lestari yang juga Tim Pendataan BOS Pusat, Kota Bogor kepada kepala sekolah (kepsek). ”Jawab saja sesuai aturan yang ada. Bahkan, beberapa sekolah sudah menjawab surat tersebut. Sekolah dapat menyampaikan informasi sesuai aturan tentang KIP,” imbuh Fahmi.
Di tempat terpisah, Mujiasih Lestari dalam sosialisasi penggunaan dana BOS Pusat di SDN Kawungluwuk, kemarin, kepada Kepala SD yang ada di Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Tengah mengingatkan agar kepsek tidak perlu memberikan data-data Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun LPj BOS pusat maupun kota kepada orang-orang yang tidak berhak memeriksa, kecuali Irjen BPK maupun BPKP dan Inspektorat Daerah. Itu pun harus dilengkapi surat tugas dari pimpinannya,” tandas Mujiasih Lestari.
Ia juga mengingatkan, jika kedatangan oknum-oknum dimaksud baik kepsek maupun guru, tidak usah risih dan takut untuk meminta identitasnya. Bila perlu, orang dimaksud difoto dan identitasnya difotokopi. ”Jika tidak salah, tidak perlu takut. Hadapi saja sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Muji.  Sementara itu, sejumlah kepala SDN yang ada di Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Tengah, mengaku telah menerima surat dari salah satu LSM. Intinya, meminta data-data penggunaan dana BOS pusat maupun kota. ”Saya akan jawab sesuai peraturan yang berlaku serta arahan kabid dikdas dan sekdisdik,” ujar Kepala SDN Cibuluh 1 Dedi Sukandar kepada Metropolitan usai sosialisasi, kemarin. (do/tur/ar/ram/run)