Sekjen Peradi: Kepala SDN Bondes 3 Bisa Dipenjara 6 Tahun

by -31 views

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasioanl (DPN) Peradi MLPP Sugeng Teguh Santoso atau yang akrab disapa STS, berharap agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menindak tegas Kepala SDN Kebonpedes (Bondes) 3 H Amsar. Sebab, dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi kepala sekolah (kepsek) yang bersangkutan dan Kepala Disdik setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid, maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan. Bahkan atas tindakan tersebut, kepala SDN Bondes 3 diduga telah melanggar Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Menurut Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng, ada 3 hal yang harus dimiliki seorang pendidik, yaitu moralitas tidak boleh berbohong dan budi pekerti. Sebab, kebenaran itu harus ditempatkan di tempat yang paling tingi dari segalanya. Jika pelaku pendidik tidak memiliki moralitas, katanya, maka hasilnya juga tidak akan baik.
Jadi, untuk membuat jera para oknum yang berani melakukan tindakan yang kurang baik, harus diberikan sanksi tegas berupa pencopotan. Bagi guru yang terlibat harus diberikan penundaan kepangkatan. “Jika komite terlibat, maka susunan kepengurusan di komitenya harus diganti degan orang-orang yang baik. Jangan sampai ada konspirasi di antara oknum-oknum yang akan merugikan orang tua murid di dalam dunia pendidikan,” kata STS kepada Metropolitan,
Sebelumnya, Kepala SDN Bondes 3 Amsar, mengaku telah melakukan penggalangan dana dari orang tua murid untuk biaya perbaikan sejumlah bangunan sekolah. Sebab, bila mengajukan ke Disdik Kota Bogor terlalu lama. ”Benar, saya berinisiatif menggalang dana lewat swadaya orang tua murid. Sebab, untuk perbaikan sejumlah bangunan sekolah yang rusak akan menghabiskan biaya sebesar Rp40 juta lebih,” ujarnya ketika dikonfirmasi Metropolitan di ruang kerjanya.
Amsar yang juga Ketua PGRI Kecamatan Tanahsareal mengaku, penghimpunan dana secara swadaya itu baru mencapai Rp10 juta. Sedangkan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana di sekolah ini diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar Rp50 juta. Sementara salah seorang Pemerhati Pendidikan Kota Bogor, Budi Dalimunthe menyatakan, apa pun tindakan yang dilakukan kepala SDN Bondes 3 sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar. Terutama Pasal 9 ayat 1 bertuliskan, Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Bahkan, melarang  pungutan jenis apa pun di sekolah negeri. (adn/tur/ar/ram/run)