SHARE

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Seletah Apartemen Bogor Icon dan Bogor Velley, kini hadir kembali pembangunan apartemen di Kota Bogor yakni Grand Yasmin Apartemen. Meski ada masyarakat yang mempertanyakan apartemen itu sudah memiliki izin atau belum, terlebih sebelumnya walikota pernah menjelaskan bahwa dirinya tengah melakukan penangguhan kepada setiap permohonan izin perumahan maupun apartemen, pada kenyataannya hal itu berbanding terbalik. Masih saja ada bangunan komersil baru yang bermunculan.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Denny Mulyadi mengatakan, rencana pembangunan Apartemen Grand Yasmin memang sudah lama. Bahkan menurut dia perizinannya pun sudah dikeluarkan sejak 2013. “Mereka sudah mempunyai izin dan dikeluarkan pada 2013,” ujar Denny kepada Metropolitan.
Menurut Denny, perizinan tersebut dikeluarkan saat kepala BPPT-PM sebelum dirinya. Sehingga ia hanya mengetahui saja berkas-berkas perizinan yang sudah ada di Kota Bogor. “Sebelum saya izinnya sudah ada, saya cuma mengetahui berkasnya saja,” terangnya.
Pernyataan ini berbeda dengan yang disampaikan Denny beberapa waktu lalu. Ketika itu Denny mengatakan bahwa dirinya tengah menangguhkan sejumlah perizinan pembangunan apartemen, hotel dan perumahan. “Kita menangguhkan 20 izin hotel dan bangunan yang ada di Kota Bogor. Di antaranya Apartemen Grand Park City Pakuan, Grand Yasmin Apartemen dan beberapa pembangunan yang lain. Hal itu dilakukan karena atas perintah Walikota Bogor Bima Arya,” ujar Denny, beberapa waktu lalu.
Perbedaan pernyataan ini pun mengundang reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Ketua PMII Kota Bogor Rahmat Nurhidayat mengatakan, kepala BPPT itu plin-plan karena tidak konsisten dengan pernyataan awalnya. “Ini ada apa? Jangan membuat masyarakat menaruh curiga yang kemudian berujung pada sikap marah dong,” tegas Rahmat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, proses pengajuan izin memang kerap meningkat setiap tahunnya. Namun, perizinan harus dilakukan evaluasi, terutama untuk pembangunan besar seperti hotel, mal dan apartemen. “Dari pengalaman seperti pembangunan hotel, apartemen dan mal selalu bergejolak karena kebanyakan dipermasalahkan secara teknis, terutama perizinan dari masyarakatnya,” katanya.
Investor pun harus bisa berkomitmen dengan masyarakat Kota Bogor seperti dalam rekrutmen pekerja investor harus bisa memprioritaskan warga sekitar. Menurut dia, hal tersebut dila¬kukan agar tidak ada gejolak yang timbul dari masyarakat. “Hal-hal seperti inilah yang harus ditegaskan pemkot. Dari banyaknya perizinan yang diajukan, pemkot harus melakukan evaluasi terhadap perizinan sehingga tidak dipermasalahkan saat dilakukannya proses pembangunan,” kata dia.
Sebelum menyetujui perizinan, politisi Gerindra ini menyarankan Pemkot Bogor harus menyesuaikan dengan Perda RTRW serta aturan-aturan yang ada. “Di Perda RTRW memang sudah ada peruntukan zonasi, tetapi kita masih menunggu keluarnya RDTR agar zonasi-zonasi dijelaskan secara detail,” ungkapnya. (mam/b/ram/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY