SHARE

METROPOLITAN.ID | JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta UU Pilkada Pasal 158 tidak dijadikan tameng bagi penyelenggara Pilkada untuk mendukung kecurangan dalam Pilkada serentak, 9 Desember 2015.

Menurutnya, Pasal 158 sangat tidak rasional karena membuka ruang bagi bagi calon untuk mendapatkan suara secara tidak sah.

“Saya meminta MK ini menyatakan hukumnya khusus tentang keabsahan suara itu. Karena hanya di mahkamah inilah yang dapat memutuskan berhak sah atau tidak hak yang akan timbul atau didefiniskan sebagai akibat orang seseorang memperoleh suara terbesar dalam pemilihan kepala daerah,” kata Margarito, di Jakarta, Senin (1/2/2016).

MK, kata Margarito, seharusnya mengakomodir permohonan pasangan calon Demianus Kyeuw Kyeuw-Adiryanus Manemi yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015.

Paslon ini sendiri didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Itu sebabnya sekali lagi, saya berpendapat bahwa tak dilaporkan kepada Panwas dan tidak diproses oleh Penegak Hukum Terpadu Pemilu, tidak demi hukum menghilangkan atau menghanguskan hak orang yang merasa dirugikan untuk meminta hukum kepada Mahkamah Konstitusi atas peristiwa itu,” kata Margarito.

Diketahui, paslon Demianus-Adiryanus, Mehbob mempermasalahkan keabsahan hasil perolehan suara pada TPS 01-TPS 02 dan TPS 03 di Kampung Tayal, Distrik Roffaer. Pemungutan suara di ketiga TPS itu dianggap tidak sah karena perolehan suara dilakukan secara tidak benar menurut hukum.

Pasalnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah melakukan pencoblosan pada malam tanggal 8 Desember dan tanggal 9 Desember dini hari.

Pilkada langsung yang seharusnya digelar pada 9 Desember 2015 pagi sesuai ketentuan Undang-Undang, diganti KPPS dengan kegiatan makan bersama dan seremonial penandatanganan dokumen pencoblosan seolah-olah telah dilakukan pencoblosan secara benar menurut UU.

Selain itu, Formulis C1 juga tidak pernah diserahkan kepada saksi atau Tim Sukses padangan calon nomor urut 2. Meski pelanggaran itu telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Mamberamo Raya tapi tidak pernah digubris.

Paslon Demianus-Adiryanus mengaku dirugikan menyusul dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015, yang menetapkan Dorinus Dasinapa-Yakobus Britai sebagai pemenang Pilkada(okezone.com)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY