Walikota: Kepsek Lakukan Pungli Pasti Ditindak

by -0 views

METROPOLTAN.ID | BOGOR – Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa di sekolah, khususnya sekolah negeri tidak boleh ada pungutan berbentuk apa pun. Sebab, dalam aturannya sudah jelas bahwa kegiatan sekolah negeri sudah dibiayai negara. ”Menurut versi siapa kalau itu dibenarkan? Sebab Pemerintah Pusat maupun daerah sudah menyediakan anggaran, baik untuk infrastruktur, peningkatan mutu dan lain-lainnya,” kata Bima ketika menjawab pertanyaan Metropolitan tentang Kepala SDN Kebonpedes (Bondes) 3 yang diduga melakukan pungutan liar kepada orang tua murid seusai rapat dinas dengan jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) se-Kota Bogor di Balai Kota, Jalan Ir H Juanda 10, Kecamatan Bogor Tengah, kemarin.
Bima juga menyatakan, jika masih ada yang membandel dan berani melakukan pungutan, kepala sekolah (kepsek) akan ia panggil melalui dinas pendidikan (disdik). Bahkan, akan diberikan sanksi. ”Jelas itu sudah menyalahi aturan. Ini tidak bisa dibiarkan, terutama praktik-praktik seperti pungutan baik rehab atau pembangunan. Sebab, mekanisme hal seperti itu sudah ada,” kata Bima yang terlihat marah.
Untuk itu, Bima mengingatkan agar kepsek negeri tidak boleh membebani biaya apa pun kepada orang tua murid. Sebab, hal-hal tersebut telah ditempuh dengan mekanisme yang sudah ditetapkan pemerintah. Hingga berita ini diturunkan, Disdik Kota Bogor diduga belum memanggil atau memberi sanksi kepada Kepala SDN Kebonpedes (Bondes) 3 H Amsar, yang mengaku telah melakukan penggalangan dana dari orang tua murid untuk biaya perbaikan sejumlah bangunan sekolah. Sebab jika mengajukan ke disdik, terlalu lama. ”Benar, saya berinisiatif menggalang dana lewat swadaya orang tua murid untuk perbaikan sejumlah bangunan sekolah yang rusak dan akan menghabiskan biaya sebesar Rp40 juta lebih,” ujar Amsar ketika dikonfirmasi Metropolitan di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Amsar yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Tanahsareal itu juga telah membenarkan. Dananya baru terkumpul secara swadaya sekitar Rp10 juta. Sementara untuk pembagunan atau perbaikan sarana prasarana di sekolah ini, diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar Rp50 juta. Jadi, tindakan yang dilakukan kepala SDN Bondes 3 sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar. Terutama, Pasal 9 ayat 1 bertuliskan, Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Bahkan, melarang pungutan jenis apa pun di sekolah negeri. (adn/tur/ar/run)