SHARE

METROPOLITAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui pemberhentian pembangunan pusat perbelanjaan dan minimarket di empat kecamatan yang ada di Depok. Sebab, jumlah minimarket di Kecamatan Beji, Sukmajaya, Cinere dan Cimanggis sudah melebihi batas.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Kota Depok Farida Rachmayanti mengatakan, banyak desakan dari masyarakat untuk menghentikan pembangunan minimarket dan pusat perbelanjaan.
Atas desakan itu, dewan akhirnya mengusulkan untuk memasukkan aturan tersebut dalam Rencana Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR). ”Sudah kami terima untuk disahkan menjadi perda,” katanya.
Farida pun mengklaim pembatasan dan penghentian pasar modern di empat kecamatan tersebut untuk mengembangkan toko pasar tradisional. Menurut dia, pembangunan toko modern dan pusat perbelanjaan yang tak terkendali dapat  mematikan usaha yang berkonsep kerakyatan. ”Untuk usaha berbasis kerakyatan dan koperasi, tidak kami batasi. Silakan buat,” katanya.
Dia menjelaskan, dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 35 Tahun 2012 tentang Zonasi Pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pendirian minimarket dilakukan berdasarkan kepadatan penduduk. Untuk setiap 5.000 jiwa, bisa didirikan satu minimarket. Aturan di Depok tidak menggunakan jarak.
Setelah Perda RDTR disahkan gubernur Provinsi Jawa Barat, apa pun alasannya di empat kecamatan tersebut sudah tidak boleh dibangun toko modern. ”Berdasarkan kajian, di empat kecamatan itu sudah terlalu banyak minimarket,” ungkapnya.
Menurut dia, peran pemerintah harus mendorong usaha kecil untuk memperbaiki manajemen mereka. Aturan tersebut bakal meningkatkan usaha kecil warga Depok agar bisa lebih berkembang. ”Bahkan, ada aturan setiap membangun perumahan harus menyediakan tempat UMKM berjualan,” ucapnya.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas  Perindustrian dan Perdagangan Martinho mengatakan, sejak tahun lalu pemerintah sudah membatasi pembangunan minimarket di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pancoranmas, Beji dan Sukmajaya. Pembatasan tersebut karena sudah melebihi kapasitas sesuai Perwali  Nomor 35 Tahun 2012. ”Perkembangannya memang cukup pesat. Jadi, harus dibatasi,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah menyambut positif inisiatif dewan yang menyetop pembangunan pasar modern dan minimarket di empat kecamatan tersebut. Namun, ada catatan dalam aturan ini. Salah satunya bila ada minimarket yang memindahkan lokasi karena masa kontrak bangunan sudah habis. ”Mereka bisa membangun di tempat lain. Ini tidak mengubah kuota yang ada,” ujarnya.
Martinho menjelaskan, aturan tersebut  juga bakal berdampak pada investasi di Depok. Sebab, investor tak bisa masuk dan tidak ada kepastian bagi mereka. ”Positifnya atas dasar keadilan untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Sekadar diketahui, saat ini ada 430 minimarket yang tersebar di sebelas kecamatan di Depok. Untuk toko modern di luar minimarket, skala pelayanan perizinan pembukaan minimal satu berbanding 6.000 penduduk.(tmp/sal/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY