News, Sport and Lifestyle

Soal Pelanggaran GSS Gardenia Wasbangkim Bikin Satpol PP Bingung

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Dugaan pelanggaran pagar yang melewati batas Garis Sempadan Sungai (GSS) pada proyek pembangunan Apartemen Gardenia Residence yang berlokasi di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, masih menyisakan polemik. Sebab, saat sidak Komisi C DPRD Kota Bogor beberapa waktu lalu didapati bahwa pagar pembatas tersebut memang melanggar aturan, akan tetapi pagar tersebut bersifat sementara.
Anggota Komisi C Atty Somadikarya mengatakan, untuk mendengarkan lebih jelas lagi klarifikasi dari Gardenia, Komisi C berencana akan memanggil pihak manajemen ke gedung DPRD untuk melakukan dengar pendapat dengan anggota DPRD lainnya. “Karena keterkaitan pembangunan apartemen ini bukan hanya Komisi C, tetapi komisi lain juga ikut berperan,” terangnya.
Sementara di sisi lain, pernyataan berbeda atas hal yang sama disampaikan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan pada Dinas Wasbangkim Kota Bogor Agnes Andriani Kartikasari. Agnes mengatakan, meski pagar Gardenia melewati GSS, tapi itu bukanlah pelanggaran yang berat. “Bangunan pagar itu tidak permanen atau sifatnya memang hanya sementara untuk pengamanan lokasi proyek. Karena ke depannya harus dibangun turap untuk penahan tanah agar tidak longsor,” ujar Agnes saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, kemarin.
Namun, saat ditanya apakah boleh meski bangunan pagar tersebut berdiri di atas GSS dan adakah landasan hukum yang mengatur tentang pelanggaran hanya bersifat sementara, Agnes tak membalas pesan. Jenis pelanggaran GSS yang bersifat sementara itu juga membuat kesulitan penegak perda yakni Satpol PP Kota Bogor.
Menurut Kepala Satpol PP Kota Bogor Eko Prabowo, ia merasa belum terima berkas dari Dinas Wasbangkim jika hal tersebut dikategorikan pelanggaran. “Saya belum bisa bicara ini dan itu. Karena hingga kini belum ada berkas dari Wasbangkim yang dilimpahkan ke kami,” paparnya.
Eko melanjutkan, ketika adanya tudingan dari warga sekitar dengan dugaan pelanggaran, dirinya tak dapat segera menyimpulkan karena perlu adanya kajian teknis terlebih dahulu. “Karena itu teknis jadi harus ada kajian teknis dulu dari dinas terkait yang berkenaan dengan bangunan diduga melanggar aturan daerah,” pungkasnya. (mam/b/ram/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *