320 Minimarket di Kabupaten Bogor Bodong

by -11 views

CIBINONG – Keberadaan minimarket di Kabupaten Bogor sudah merajalela. Namun tingginya angka pertumbuhan minimarket di Kabupaten Bogor tidak dibarengi izin yang dimiliki. Tercatat, sebanyak 320 perusahaan belum mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM). “Dari 745 minimarket yang ada, baru 425 yang sudah melengkapi izin,” kata pegawai Pemkab Bogor yang enggan namanya dikorankan.

Ia menambahkan, keberadaan minimarket di delapan kecamatan di Kabupaten Bogor telah melebihi kapasitas. Sudah seharusnya bangunan yang over kapasitas itu disesuaikan dengan peruntukannya. “Yang saya tahu satu kecamatan itu 50 minimarket. Tapi di delapan kecamatan ada yang sampai 80 minimarket,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP (Kasatpol PP) Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam mengaku telah berkoordinasi dengan pengusaha minimarket untuk melengkapi IUTM.  Namun banyak pengusaha yang merasa keberatan melengkapi 14 item izin untuk menjalankan usahanya.

Luthfie berharap proses perizinannya  lebih dipermudah dan tidak dibebankan sebanyak ini.  “Kalau 14 item bisa berbulan-bulan atau tahunan,” katanya.

Luthfie melanjutkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pengusaha minimarket dalam pembahasan toko modern, ada tiga poin yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Di antaranya  pengusaha tidak diperbolehkan menambah gerai (minimarket) baru, toko yang sudah ada harus melengkapi izin dan minimarket yang sudah berdiri namun tidak sesuai peruntukkan diberi waktu hingga masa sewanya habis.

“Sayangnya tiga poin itu belum ada payung hukumnya. Kami ingin itu dibuat,” katanya.

Menurut dia, ada lima faktor yang menyebabkan pelanggaran terjadi. Di antaranya pemilik usaha menyepelekan aturan, manajemen perusahaan tidak benar (tidak mengetahui cara membuat izin), ada aturan yang tumpang tindih (Perda Garis Sempadan Jalan Kabupaten Bogor yang tidak sinkron dengan Provinsi Jawa Barat), otonomi daerah yang belum bisa menjadi pelayan baik serta masyarakat yang meminta persetujuan lingkungan hingga ratusan juta.

“Paling berat tuh masyarakat yang minta izin HO sampai ratusan juta,” pungkasnya. (rez/b/feb/py)