Hadeuh… Penanganan Kasus Angkahong Bertele-tele

by -1 views

METROPOLITAN.ID | Kasus dugaan mark up pembebasan lahan Pasar Induk Warungjambu, ternyata belum juga selesai. Kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor kembali memanggil Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan Kepala Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Hidayat Yudha Priyatna. Mereka bertiga diperiksa secara terpisah sejak pukul 08:00 WIB.

Kepala Seksi Intel Kejari Bogor Andi Firman Hariyanto mengatakan, pada awalnya ada enam orang yang diundang untuk dimintai keterangan. Namun, yang datang memenuhi undangan Kejari hanya lima orang. Enam orang ini terdiri atas tiga orang dari pemerintah kota, satu saksi umum dan dua orang ahli.
Andi mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan pengembangan untuk dimintai keterangan lanjutan yang merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan kasus penjualan tanah seluas 7.302 meter persegi yang menghabiskan anggaran Rp43,1 miliar. “Ini mekanisme dari kejaksaan. Setiap pengembangan ada evaluasi dari berkas perkara agar dalam proses penuntutan dapat berjalan,” katanya.
Kejari memanggil dan mendengarkan keterangan dua tenaga ahli, kata Andi, untuk menghitung dugaan penyelewengan dana lahan Pasar Induk Warungjambu. “Ahli akan menghitung dugaan penyelewengan dana untuk membebaskan lahan yang diperuntukkan menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan MA Salmun itu. Keterangan ahli sangat dibutuhkan, maka akan kami panggil lagi (ahli yang tidak datang, red),” ujar Andi disela-sela pemeriksaan ketiga pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Akhir 2015 lalu, Kejari Bogor sudah menetapkan tiga tersangka yakni Hidayat Yudha Priatna, Irwan Gumelar (Camat Bogor Barat) dan Adnan (dari tim aprraisal). Menurut Andi, setelah penetapan tersangka itu belum ada penambahan tersangka lagi pada proses penyidikan di Kejari. Pihaknya juga belum melakukan penahanan terhadap tiga tersangka selama proses penyidikan berlangsung. “Belum ada penetapan tersangka baru. Pemanggilan ini untuk melengkapi berkas yang sudah ada. Semua tergantung penyidik,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan, kegiatan pemeriksaan yang dilakukan kemarin merupakan pemeriksaan yang hanya mengulang acara sebelumnya. Selain itu, yang memeriksa juga langsung datang dari Kejari Jawa Barat. “Ini mengulang berita acara yang dulu, sekitar 32 pertanyaan yang ditanyakan penyidik,” jelas Usmar.
Dia juga mengatakan siap jika harus dipanggil lagi guna melengkapi berkas yang dibutuhkan. “Jika akan dimintai keterangan lagi, saya siap,” ucapnya.
Menanggapi kasus pembebasan lahan Pasar Induk Warungjambu yang ditangani Kejari Bogor, Komite Anti Mafia Peradilan dan Korupsi Republik Indonesia (KAMPAK-RI), kembali angkat bicara. Mereka meminta dengan tegas bahwa Kejari Bogor harus segera mengajukan kasus ini ke persidangan dan biarkan para saksi bersaksi dengan sumpah di hadapan pengadilan.
Hal ini agar keterangan nantinya menjadi suatu fakta yang bisa digunakan kejari untuk membongkar kasus ini lebih dalam dan mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab secara hukum. “Kasus ini sudah terlalu lama, maka saya dengan tegas menuntut kejari segera melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Penanganan kejari ini bertele-tele. Seharusnya, kejari berani menahan para tersangkanya,” ungkap Ketua Harian Kampak Cabang Bogor Roy Sianipar.
Roy menjelaskan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik (polisi) atau penuntut umum (jaksa) juga hakim. Dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Syarat seseorang dapat ditahan ada dua, yaitu syarat obyektif tindak pidana yang disangkakan diancam dengan tindak pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana dalam Pasal 282 (3), 296, 335 (1), 351 (1), 353 (1), 372, 378, 379a, 453, 454, 455, 459, 480 dan 506 KUHP serta tindak pidana khusus yang diatur UU tersendiri,” jelasnya.
Oleh karenanya, sambung Dia, dengan rujukan tersebut kejari harusnya bisa segera menahan tersangka dan juga mampu melihat potensi para tersangka. “Bisa saja dipengaruhi atau diintervensi para pihak yang patut bertanggung jawab secara hukum. Kecuali, kejari tidak mampu atau tidak berniat tuntaskan kasus ini. Maka, akan berpotensi menjadi hutang sejarah dalam konteks penegakan hukum di Kota Bogor,” tegasnya. “Sebenarnya, kasus ini sudah menjadi materi yang sudah saya siapkan saat melakukan audiensi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai tanda terima surat permohonan kami ke KPK,” sambungnya. (fad/b/ram/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *