Kapan Kasus Angkahong P21?

by -3 views

Pengungkapan kasus pembebasan lahan milik Kawidjaja Henricus Ang alias Angkahong kini masih berlanjut. Meski beberapa waktu lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor menyita uang Rp26 miliar di rekening Angkahong serta ratusan berkas dari saksi-saksi dan para tersangka ketika melakukan pemeriksaan, hingga kini belum diketahui kapan berkas perkara itu dilimpahkan ke pengadilan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bogor Zentoni mengatakan, langkah yang diambil kejari sangat lambat. Meski barang bukti telah ditemukan dan disita, hingga kini kejari belum juga menerbitkan P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) atau melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk segera disidangkan. “Kejari tidak transparan. Seharusnya kejari mampu menyampaikan sejauh mana mereka menyidik kasus ini agar masyarakat mengetahui perkembangannya seperti apa,” ujar Zentoni kepada Metropolitan, kemarin.

Dengan andilnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat memeriksa Walikota Bogor Bima Arya sebagai saksi kasus Angkahong, menurut pria yang akrab disapa Toni ini membuktikan bahwa koordinasi kejari dan kejati sangat lemah. Sehingga, kejati ikut memeriksa. “Kalau koordinasinya bagus saya rasa tidak ada pemeriksaan lagi yang dilakukan kejati. Ini kan karena kejarinya tidak berkoordinasi,” terangnya.

Toni juga berharap agar kejari segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan agar dalam persidangannya nanti ada fakta-fakta baru yang terungkap. Sebab, dengan lamanya pemeriksaan ini kecurigaan masyarakat semakin tinggi. “Ini terlihat jelas seperti ada yang mengulur-ulur waktu untuk melimpahkan berkas perkara. Padahal, saya rasa alat bukti yang dimiliki kejari sudah cukup kuat untuk penuntutan. Kapan berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan?” tanya Toni.

Adanya kabar kejari tengah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bogor dibantah Kasi Intel Kejari Bogor Andi Fajar Aryanto. Menurut Andi, Kejari Bogor kemarin tidak melakukan pemeriksaan apa pun dan terhadap siapa pun. Sementara menanggapi terkait pemeriksaan Walikota Bogor Bima Arya yang dilakukan penyidik Kejati Jawa Barat, itu hal yang wajar. Sebab, kejati mempunyai kewenangan memanggil para saksi-saksi terkait permasalahan yang ditangani kejari tanpa harus koordinasi dengan kejari. “Itu kewenangannya ada di sana. Kita hanya melakukan koordinasi saja,” jelasnya.

Terpisah, lambatnya penegakan kasus Angkahong membuat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Antikorupsi (Gemak) berunjuk rasa di depan Kantor Kejari Bogor meski hanya tujuh orang. “Kita menuntut kejari segera melimpahkan berkas perkara kasus mark up lahan di belakang Pasar Induk Warungjambu ke pengadilan,” kata koordinator aksi, Egi saat orasi.

Para pendemo membakar ban dan mengibarkan panji-panji di depan kantor kejari. Meraka pun silih berganti meneriakkan tuntutannya. Tak hanya itu, massa aksi juga melempar telur busuk ke pintu gerbang kejari. “Ungkap peran Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Banggar DPRD Kota Bogor,” jelasnya. (mam/b/ram/run)