Penerapan Plastik Berbayar Belum Maksimal

by -

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Berbelanja di ritel atau supermaket sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Selain kenyamanan berbelanja di supermaket, pembeli akan mendapat kantong plastik berlabel toko tersebut. Tanpa disadari, ternyata itu membentuk sedikitnya paradigma dalam menaikkan strata ekonomi seseorang jika dibandingkan  berbelanja di warung yang hanya berkantong plastik hitam. Namun, apa jadinya jika kini plastik di supermarket harus dikenakan biaya? Akankah masyarakat tetap membayar atau memilih tidak menggunakan plastik?
Obsesi pemerintah pusat mengurangi sampah di masa depan, terutama sampah plastik, melahirkan kebijakan baru. Tepat (21/2) lalu, pemerintah pusat meluncurkan Gerakan Plastik Berbayar yang diikuti 23 kota se-Indonesia, salah satunya Kota Bogor. Sejak diluncurkan, pro kontra di kalangan masyarakat atas kebijakan ini mulai muncul. Hal ini bukan tanpa alasan, masyarakat terutama pembeli di sejumlah ritel, biasanya langsung ditawari membeli plastik seharga Rp200 rupiah tanpa diedukasi terlebih dahulu untuk membawa tas daur ulang dari rumah.
Melalui pengecekan langsung, didapati kasir salah satu supermaket (Superindo, red) yang berlokasi di Jembatan Merah langsung memberitahu pembeli jika sedang ada program Go Green dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Karena hanya membeli dua buah minuman, kasir menaruh barang belanjaan tersebut pada sebuah plastik transparan lengkap dengan tali di atasnya secara gratis sebagai pengganti kantong plastik. ”Nanti, dari rumah bisa bawa plastik atau tas sendiri,” ujar kasir laki-laki itu.
Lanjut ke sebuah minimarket (Indomaret, red) yang berdekatan dengan Pusat Grosir Bogor (PGB), kasir laki-laki di convenient store tersebut memberi pilihan kepada pembeli untuk menggunakan kantong plastik atau tidak. Dengan catatan, setiap kantong plastik yang digunakan dikenai biaya Rp200. Pembeli dibebaskan, apakah mau membeli atau tidak. Namun, tidak ada edukasi mengenai tas daur ulang. Ia kemudian memberi kantong plastik secara gratis. “Ini buat sosialisasi saja, jadi kantongnya gratis,” ucapnya.
Di sebuah minimarket (Alfamart, red) yang berlokasi di Mawar, kasir perempuan di tempat tersebut juga menanyakan hal yang sama. Jika pembeli tidak mau membayar, maka tidak akan diberi plastik. Sang kasir pun sama sekali tidak menyinggung soal tas daur ulang yang seharusnya dibawa pembeli saat berbelanja. “Kalau mau, pakai kardus mie,” imbuh kasir.
Di tempat terakhir (Alfamart, red) di kawasan Cilendek, kasir laki-laki di minimarket ini menanyakan hal sama. Namun, kali ini kasir memberitahu tentang program pengurangan sampah plastik dari pemerintah. “Bisa bawa tas dari rumah. Ini untuk mengurangi limbah plastik,” jelasnya.
Dari pantauan di atas, bisa dikatakan bahwa penerapan plastik berbayar belum sepenuhnya sesuai anjuran pemerintah. Seharusnya, petugas kasir dapat mengedukasi pembeli untuk membawa kantong belanja sendiri dan bukan sekadar menawarkan plastik yang kini sudah dibanderol Rp200. Harga tadi, bagi pembeli memang bukan nominal yang besar. Sebab fakta di lapangan, masyarakat lebih tetap memilih membayar plastik daripada harus repot. Esensi penerapan plastik berbayar untuk pengurangan sampah plastik pun ternyata belum dipahami secara baik oleh masyarakat. Penggunaan plastik tetap masih dipakai, bahkan mungkin tidak akan berkurang sama sekali. (*/ram/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *