Silpa Tinggi, Kok Nggak Bayar Pajak

by -3 views

Ribuan kendaraan pelat merah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor rupanya masih memiliki tunggakan pajak. Angkanya pun cukup fantastis hingga menembus 1.551 kendaraan. Padahal jika berkaca pada 2014 lalu, Kabupaten Bogor memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang tak kalah besar mencapai Rp1,1 triliun.

BERDASARKAN data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Bogor, kendaraan dinas yang biasa dipakai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bumi Tegar Beriman menyumbang jumlah tunggakan pajak yang paling besar. Dari total 589.658 Wajib Pajak (WP) yang menunggak pajak, sebanyak 1.551 kendaraan pelat merah ternyata belum membayar kewajibannya.

Kepala Seksi (Kasi) Penerimaan dan Penagihan Samsat Kabupaten Bogor Yuyun Yuliana menyebut jumlah itu sudah termasuk kendaraan dinas roda dua dan roda empat. “Dari total itu ada 327 mobil dinas dan 1.224 kendaraan roda dua yang belum membayar pajak,” katanya.

Dia juga mengaku telah menagih pembayaran atas tunggakan pajak tersebut pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor. Akan tetapi hingga awal tahun ini utang pajak kendaraan itu belum juga dibayarkan.

“Tahun lalu, kami sudah melayangkan surat ke DPKBD. Harusnya masing-masing dinas melunasi kewajibannya,” katanya. Menurut Yuyun, tak hanya kendaraan dinas yang belum melunasi wajib pajak. Banyak pula kendaraan yang dipakai PNS di kecamatan, kelurahan dan desa belum melunasi utang pajaknya.

Ia juga berharap WP dapat menyelesaikan tunggakan pajak agar tidak membengkak. Sebab, pembayaran itu akan berdampak pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

“Kalau belum bayar pajak bisa dikenakan sanksi. Sanksinya satu persen per bulan dari biaya yang harus dibayarkan per tahun,” ujarnya.

Banyaknya kendaraan pelat merah yang menunggak pajak menuai kritik dari masyarakat. Pengurus DPD KNPI Kabupaten Bogor Badrul Munir menganggap hal itu jadi momok bagi pemerintah daerah (pemda). “Ini sangat memalukan. Gimana masyarakat mau bayar pajak kalau pemerintahnya sendiri malah ngutang pajak,” sindirnya.
Ia juga mempertanyakan besarnya Silpa yang mencapai angka Rp1,1 triliun. Namun pajak kendaraannya justru menunggak.  “Ini pasti ada yang tidak beres. Silpa triliunan rupiah, tapi kok nunggak pajak? Gimana mau teladan kalau seperti ini,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor Deni Ardiana angkat tangan  soal adanya tunggakan pajak kendaraan pelat merah dari sejumlah desa.

Menurut dia, alokasi dana pembayaran pajak kendaraan operasional desa sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa (APBDes). Untuk itu, sudah menjadi tanggung jawab masing-masing desa membayar kewajibannya.

“Masa aset desa dibayar Pemkab Bogor. Itu sudah menjadi tanggung jawab kepala desa masing-masing dong,” tandasnya. (rez/c/feb/py)