Industri Kecil tak Bersertifikasi Halal Didenda Rp5 M

by -

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor Bambang Budianto menyatakan jika tahun ini Industri Kecil Menengah (IKM) bisa melakukan sertifikasi halal terhadap produknya.

Selain untuk keamanan produk, IKM juga berisiko jika produknya tidak bersertifikasi halal. “Ada sanksinya kalau IKM tidak mempunyai sertifikasi halal. Kan sudah ada peraturannya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal,” katanya.

Bambang menjelaskan bahwa dalam Pasal 57 UU Jaminan Produk Halal tertulis jika industri tidak bisa memiliki sertifikasi halal, maka akan ada sanksinya. Sanksi yang didapat bisa kurungan penjara dua tahun dengan denda maksimal hingga Rp5 miliar.

Selain menaati UU, menurut Bambang, sertifikasi halal juga terkait dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. “Ini termasuk program pemkot yakni ’Bogor Menuju Halal’. Jadi, IKM menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk mendapatkan sertifikasi halal,” ungkapnya.

Apalagi, sambung dia, di Kota Bogor pada 2015 tercatat sudah 120 IKM yang mempunyai sertifikasi halal. Selain itu, dari jatah 50 IKM baru 17 yang memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Banyaknya IKM, terutama produk makanan di Kota Bogor, membuat pihaknya terus menyosialisasikan program sertifikasi halal tersebut. Tak hanya itu, Bambang juga menjadikan kesempatan sertifikasi halal agar IKM bisa menggunakan bahan-bahan yang terdaftar sehat sesuai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM ) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Provinsi Jawa Barat memberikan jatah kepada seribu IKM di daerahnya untuk melakukan sertifikasi halal. Kota Bogor mendapat jatah 50 IKM dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. (reo/ram/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *