Pak Yudha MESTI Nyanyi…

by -

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Setelah ikut Walikota Bogor Bima Arya menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Sawojajar dan Jalan Dewi Sartika untuk menyukseskan Program Sistem Satu Arah (SSA), kemarin sekitar pukul 10:00 WIB Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Hidayat Yudha Priatna datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor. Kedatangan pria berkumis itu terkait pemeriksaan lanjutan kasus pembebasan lahan di belakang Pasar Induk Warungjambu. Diperiksa selama dua jam, Yudha langsung digiring ke Lapas Kelas II Paledang oleh dua pegawai kejari. Sembari mengenakan baju kampret (baju khas Sunda, red), Yudha nampak pucat dan lemas.

YUDHA sebelumnya sudah ditetapkan tersangka oleh kejari pada 30 Oktober 2015. Setelah enam bulan digantung, ia baru ditahan karena kejari beralasan penanganan kasus pembebasan lahan milik Kawijdaja Henricus Ang alias Angkahong sudah masuk ke tahap penuntutan.

Kasi Intel Kejari Bogor Andi Fajar Aryanto mengatakan, penahanan dilakukan sebagai tahapan proses penyidikan, setelah ada penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum untuk tahap penuntutan.

Penahanan yang dilakukan kejari berlaku 20 hari berdasarkan Surat Perintah (SP) Nomor 643/O.212/FT.1/D4/2016 tertanggal 6 April 2016, Pasal 21 dan 22 KUHP tentang kewenangan penyidik melakukan penahanan dan alasan yang dapat diambil untuk dilakukan penahanan.

“Kami sudah memanggil tiga tersangka untuk tahap pelimpahan dan barang bukti, namun hanya satu orang yang hadir. Sedangkan dua tersangka lainnya, yakni Camat Bogor Barat Irwan Gumilar dan Tim Appraisal Ronny Nasrun Adnan, tidak datang karena sedang dinas di luar kota dan meminta dijadwal ulang,” ujar Andi di Kantor Kejari Bogor, kemarin.

Dalam minggu ini, Andi bakal menjadwalkan kembali pemanggilan dua tersangka lainnya. “Kami berharap mereka kooperatif demi memperlancar proses penanganan perkara,” paparnya.

Sedangkan Walikota Bogor Bima Arya mengaku belum mendapat laporan jelas terkait adanya penahanan salah satu kepala dinas yang telah menjadi tersangka dalam kasus pembebasan lahan Angkahong. Bima juga bakal berkoordinasi dengan kejari untuk meminta kepastian hukum terkait kadis yang ditahan tersebut. “Saya belum mendapat laporan pasti. Makanya saya akan hubungi kepala kejari untuk meminta kepastian hukumnya,” katanya.

Untuk kekosongan jabatan yang ada di Dinas UMKM dan Koperasi, Bima akan membicarakannya dengan sekretaris daerah serta BKPP Kota Bogor. ”Saya juga sudah meminta sekdakot dan kepala BKPP segera menunjuk pelaksana tugas (plt), sehingga fungsi Dinas UMKM tetap berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II Paledang Bogor Suharman membenarkan bahwa kejari telah menitipkan salah satu tahanannya. “Kita tadi sudah terima salah satu tahanannya dan langsung kita urus-urus berkasnya serta dimasukkan ke ruangan pengenalan lingkungan (paneling),” paparnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP) Rudy Zaenuddin mengatakan, ditahannya Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Hidayat Yudha Priatna oleh kejari sudah banyak pihak yang menduga. Sebab, penangkapan ini sepertinya sudah direncanakan.

“Ini sepertinya sudah direncanakan. Saya harap Pak Yudha harus ‘nyanyi’ memberitahukan kejadian yang sebenarnya seperti apa. Sebab, kita sebenarnya tahu aktor intelektualnya siapa,” katanya.

Setelah beberapa RT/RW di sekitar rumah Angkahong diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Rudy meminta kejari memeriksa sopir walikota dan wakil walikota. Sebab, sopir tersebut pasti tahu majikannya bertemu siapa dan peranannya apa.

“Mereka pasti tahu peran walikota dan wakil walikota seperti apa. Seharusnya mereka diperiksa karena tak menutup kemungkinan ada fakta baru yang terungkap dari keterangan sopirnya,” jelasnya.(mam/b/ram/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *