R3 Mangkrak, Siapa yang Bertanggung Jawab?

by -

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Pengerjaan Jalan Regional Ring Road (R3) Sesi III menghubungkan Parungbanteng dan Katulampa sepanjang 1,4 kilometer yang dikerjakan PT Idee Murni Pratama (PT IMP), ternyata sangat merugikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Hal itu lantaran jalan yang menjadi program prioritas pemkot terpaksa mangkrak di tengah jalan. Padahal sebelumnya, pemkot menargetkan akhir 2015 pengerjaan dapat selesai dan jalan itu diharapkan dapat mengurai kemacetan di Jalan Pajajaran menuju Bogor Selatan.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor Rahmat Nurhidayat membeberkan, mangkraknya pengerjaan jalan R3 ini diduga ada persekongkolan jahat antara oknum pejabat dengan kontraktor. Menurut informasi, dari miliaran rupiah nilai proyek yang dikucurkan, tidak semuanya sampai untuk pengerjaan proyek.

Diduga sebelumnya ada jatah uang hingga miliaran rupiah yang disawer kepada oknum-oknum tertentu. Sehingga modal kontraktor untuk mengerjakan proyek berkurang dan akhirnya memilih meninggalkan pekerjaan. “Kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab?” tanya aktivis mahasiswa itu.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, terbengkalainya pembangunan Jalan R3 memang kesalahan kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas. Walaupun kenyataannya sudah ada pengerjaan yang dilakukan.

Jalan alternatif R3, menurut Ade, harus kembali dilanjutkan. Sebab, jalan tersebut untuk mengurai kemacetan di tengah Kota Bogor. “Jalan ini merupakan prioritas, makanya harus siap dianggarkan tahun depan. Jalan ini nantinya bisa menjadi salah satu simbol Kota Bogor,” ujar Ade saat ditemui di Balaikota Bogor, kemarin.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSA) Kota Bogor Nana Yudiana menjelaskan, dalam proses pengerjaan Jalan R3 sesi III ini setidaknya sudah dikerjakan lebih dari 50 persen. Mangkraknya jalan R3 karena kontraktor tidak bisa mengerjakannya sampai tuntas. Sehingga pemkot mengambil uang jaminan pengerjaan Rp 600 juta dari PT IMP. Tak hanya itu, PT IMP juga mendapatkan penalti lantaran dinilai gagal dalam mengerjakan proyek.

Saat ini, lanjut dia, pemkot sudah membayar 49,3 persen kepada PT IMP atau sekitar Rp8 miliar. Sedangkan sisanya Rp8 miliar yang akan dibayarkan dalam APBD Perubahan 2016 mendatang. “Nanti di APBD Perubahan akan dibayarkan sisanya. Sebab dalam APBD murni kita tidak memasukkan pembayaran sisanya,” katanya. (mam/b/ram/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *