SILPA BENGKAK, JATAH TAMSIL BISA DISTOP

by -

Di tengah membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2015, pemberian tambahan penghasilan (tamsil) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor jadi sorotan dewan. Sebab, anggaran yang semula ditujukan untuk meningkatkan motivasi kerja, tak sebanding dengan capaian kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Termasuk di dalamnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Muncul desakan agar pemberian tamsil itu dievaluasi bahkan distop.

Metropolitan.id – SEJUMLAH kalangan dewan ikut menyoroti soal pembe­rian tamsil di sejumlah SKPD. Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadhi Wibhawa, tamsil tak perlu diberikan bagi SKPD yang penyerapan anggaran­nya tidak sesuai dengan ha­rapan. ”Kalau tidak bisa me­nyerap program, tidak usah sama sekali diberikan. Dibe­rikan juga kan sesuai kinerja­nya masing-masing,” kata Egi.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi I DPRD Ka­bupaten Bogor Junaidi Sam­sudin. Politisi Partai Persa­tuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, dengan adanya Silpa yang dua tahun bertur­ut-turut membengkak, maka pemberian tamsil perlu di­kaji kembali. “Kami belum ada pikiran untuk merevisi tamsil. Tapi dengan pembe­rian tamsil ini menunjukkan ada masalah yang harus dip­erbaiki,” kata Junaidi.

Informasi yang dihimpun, sejumlah SKPD telah menda­pat tamsil bulanan. Jika meng­acu pada Keputusan Bupati Bogor 979/Kkpts/per-UU/2015, diketahui ada 12 SKPD yang menerima tamsil. Di antaranya PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perenca­naan Pembangunan (Bap­peda), Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah (DPKBD), Dinas Penda­patan Daerah (Dispenda), Badan Penanggulangan Ben­cana Derah (BPBD), Dinas Kependudukan dan Pencata­tan Sipil (Disdukcapil), Satpol PP, Kantor Pelayanan Penga­daan Barang Jasa (KLPBJ).

Dikonfirmasi hal ini, Kepala Bappeda Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah mengaku telah menerima pencairan tamsil tersebut. Namun, ia enggan menyebutkan angkanya. “Ka­lau Bappeda sih sudah rutin, tapi kalau SKPD lain pada umumnya belum tahu,” tulis Ifah lewat pesan singkatnya.

Menanggapi pemberian tam­sil itu, Komisi II DPRD Kabu­paten Bogor Ilham Permana ikut bersuara. Menurutnya, tingginya Silpa dapat terlihat dari pendapatan dan program yang tidak terserap. Maka un­tuk SKPD yang tidak bisa melaksanakan, seharusnya pemberian tamsil itu dievalu­asi. “Apakah perlu dipertahan­kan atau dikurangi besarannya. Kalau SKPD penyumbang Silpa karena pendapatan itu prestasi, tetapi kalau karena tidak menyerap program itu harus dievaluasi,” kata Ilham.

Sementara itu, saat disinggung soal perlunya TAPD bertang­gung jawab atas tingginya Silpa, Ilham justru memiliki pandangan lain. Menurutnya, besaran Silpa terjadi akibat program yang tidak dilaksana­kan. Hal ini bukan hanya oleh TAPD, melainkan SKPD hing­ga ke PPK. “Begitu juga dengan rotasi. Kalau rotasi ini ada kepentingan seseorang se­baiknya jangan dilakukan. Mereka bekerja untuk masy­arakat, bukan untuk kepen­tingan pribadi,” tegas Ilham.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Egi lebih menyera­hkan hal tersebut pada Bupati Bogor Nurhayanti. ”Bupati tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ada yang tidak kompeten pasti harus dievaluasi,” tandas­nya.

(rez/c/feb/wan)

Loading...