Buntut Kasus Saeni, DPR Panggil Media dan Dewan Pers

by -1 views

Metropolitan.id – Komisi I DPR akan memanggil beberapa media nasional dan Dewan Pers terkait kasus razia yang dilakukan Satpol PP terhadap warung makan milik Saeni di Kabupaten Serang, Banten, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, pemanggilan tersebut karena adanya indikasi penggiringan opini yang dilakukan oleh beberapa media yang meliput kejadian tersebut.

Dia mengatakan, penggiringan opini tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan lebih lanjut di masyarakat. Sehingga pihaknya merasa perlu untuk memanggil media terkait dan Dewan Pers untuk meluruskan masalah itu.

“Mulai dari media online dulu. Kemudian lanjut beberapa media lainnya, termasuk cetak dan televisi,” kata Hasanuddin kepada INILAH saat ditemui di Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat, Minggu (19/6/2016).

Namun Ketua DPD PDI-P Jabar itu enggan menyebutkan media-media mana saja yang terindikasi melakukan penggiringan opini. “Itu rahasia, dong. Mereka akan kami panggil pekan depan,” ujarnya.

Hasanuddin menganggap apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Serang terkait razia warung makan di siang hari sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebab, peraturan daerah Kabupaten Serang yang mengatur hal tersebut tidak menyalahi undang-undang.

“Perda itu kan mengatur agar tidak berjualan makanan di siang hari untuk menghormati yang berpuasa,” katanya.

Menurutnya, selama peraturan daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya maka tidak bisa dikatakan bertentangan dengan hukum.

“Seperti contohnya perda yang berlaku di Bogor dan di Aceh kan berbeda. Selama tidak bertentangan dengan UUD ya tidak apa-apa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD I Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, dirinya mendukung perda yang akan direvisi jika memang menghambat pembangunan.

Sebab, kata Ineu, sampai saat ini masih banyak perda yang terlalu birokratis terkait masalah pembangunan. Sehingga dikhawatirkan akan membuat investor enggan melirik Indonesia.

“Saya mengapresiasi langkah tersebut,” kata Ineu.

Sementara terkait perda yang bernapaskan syariah di Jabar yang dikabarkan dihapus, Ineu mengaku belum menerima draf laporan tersebut.

“Kami belum menerimanya. Nanti kalau sudah diterima akan kami pelajari lagi,” kata Ineu.

sumber : inilah.com

Loading...