Piagam Jakarta, Sukarno, Wahid Hasyim, dan ‘Gentleman’s Agreement’ Bapak Bangsa

by -25 views

METROPOLITAAN.ID | JAKARTA – Sampai saat ini berbagai pihak masih tetap mencurigai bahwa umat Islam anti-Pancasila. Mereka terus punya imajinasi bahwa umat Islam masih tetap bergerilya agar konstitusi bisa kembali ke Piagam Jakarta. Kepada kelompok Islam ini mereka sematkan sebutan ‘Islam politik’ atau bahkan ‘ekstrem kanan’ sebagai padanan untuk menyebut kelompok komunis yang dipanggil sebagai ‘ekstrem kiri’.

Pencitraan itu populer semenjak tahun 1960-an, terutama ketika Orde Lama (rezim Sukarno) berada dalam puncak kejayaan hingga menjelang munculnya tragedi G-30-S/PKI. Dan situasi ini terbawa terus hingga zaman Orde Baru, meski sempat hilang pada ujung kekuasaan Soeharto, yakni antara 1990 hingga 1998. Namun, pada zaman reformasi, sebutan ini muncul kembali.

”Dalam kondisi negara yang saat ini terancam bangkrut, islamofobia muncul kembali. Hadirnya sudah nyata bahkan terekam dalam berbagai kampanye media saat ini. Mereka antipati terhadap segala yang mengandung Islam. Dalam soal perda syariah, keinginan itu tampak jelas,” kata Lukman Hakiem, penulis buku mengenai sejarah dan tokoh Islam serta mantan staf mendiang ketua umum Masyumi dan mantan perdana menteri pertama RI M Natsir.

Menurut Lukman, untuk memahami seperti apa sejarah hubungan negara dan Islam, maka soal apa yang terjadi di sekitar penyusunan Piagam Jakarta harus dikuak kembali. Awalnya, harus merujuk apa yang terjadi pada 13 Juli 1945, yakni ketika dimulainya Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) guna mendengarkan laporan dan mengesahkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung maraton dari 13 sampai 16 Juli, sejak pagi hingga hampir tengah malam.

“Saat itu, selaku ketua Panitia Perancang UUD, Ir Sukarno melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Besar berupa Rencana Pernyataan Kemerdekaan yang merupakan cikal bakal Pembukaan UUD,” katanya.

Menurut Lukman, betapa pun Sukarno berusaha keras meyakinkan peserta rapat Dokuritsu Zjunbi Tjoosakai agar menerima hasil kerja Panitia Perancang Sembilan Orang (kemudian dikenal sebagai Panitia Sembilan) sebagai kompromi terbaik antara golongan Islam dengan golongan Kebangsaan, pro-kontra tetap muncul juga.

Keberatan itu muncul terutama terhadap rumusan yang disebut “tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang menyangkut soal syariat Islam”, yakni: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ….”

Wahid Hasyim Tolak Usulan Latuharhary yang Ingin Mencabut ‘Tujuh Kata’ Piagam Jakarta

Mula-mula Latuharhary dan kawan-kawan menyatakan keberatannya atas rumusan tersebut. Keberatan Latuharhay dijawab oleh H Agus Salim dan KH Abdul Wahid Hasyim.

Kepada Latuharhary dan pihak-pihak lain yang keberatan, Kiai A Wahid Hasjim mengatakan: “Inilah rumusan hasil kompromi yang bisa dicapai.”

Menurut putra Hadratus Syekh KH M Hasyim Asy’ari itu, jika ada yang menyebut rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” terlalu tajam, ada juga yang berpendapat sebaliknya: terlalu tumpul.

Bahkan, ada yang bertanya kepada Kiai Wahid: “Apakah dengan rumusan lunak seperti itu orang Islam sudah boleh berjuang menceburkan jiwanya untuk negara Indonesia yang akan didirikan ini?”

Jika Latuharhary dan kawan-kawan keberatan dengan keseluruhan rumusan, Ketua Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo hanya meminta agar kalimat “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus, sehingga sila pertama rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam.”

Demikian kerasnya perdebatan itu, maka KH Abdul Kahar Moedzakkir yang mendukung Ki Bagus, sampai harus memukul meja. Ki Bagus sendiri bahkan memulai salah satu pembicaraannya dengan kata-kata: “Saya berlindung kepada Allah terhadap setan yang merusak.”

Ketua rapat, Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat, kemudian menawarkan voting (pemungutan suara) untuk menghindari kemacetan persidangan. Di tengah suasana rapat besar BPUPK yang makin panas dan menunjukkan tanda-tanda bakal berujung pada jalan buntu, Ajengan Ahmad Sanusi (1888-1954) dari Sukabumi tampil bijak.

Seraya menolak voting yang ditawarkan Radjiman, pendiri Persatuan Ummat Islam (PUI) itu meminta dengan sungguh-sungguh “supaya permusyawaratan berjalan tenang, dengan memancarkan pikiran ke sebelah kanan dan ke kiri, ke luar dan kembali”. Sanusi mengingatkan agar rapat BPUPK jangan mengambil keputusan dengan tergopoh-gopoh.

Piagam Jakarta Menjadi Jiwa Dekrit Presiden Sukarno 1959

Sesudah mengingatkan peserta rapat Dokuritsu Zjunbi Tjoosakai agar berlindung kepada Tuhan masing-masing, Sanusi mengusulkan kepada ketua rapat agar suasana rapat didinginkan dulu. Usul Sanusi segera ditangkap oleh Radjiman. Dan rapat BPUPK malam itu ditunda sampai besok pagi.

Sesudah rapat ditunda sesuai saran Sanusi, malam itu Ketua Panitia Sembilan, Sukarno, bergerilya melakukan pendekatan kepada para anggota BPUPK dari kedua kalangan: Islam dan kebangsaan. Dengan pendekatan yang dilakukan Bung Karno hingga “hampir datang waktu subuh” itu, hasil kerja Panitia Sembilan pun keesokan harinya diterima oleh rapat besar Dokuritsu Zjunbi Tjoosakai. Maka kemudian muncullah rumusan yang kemudian dinamakan oleh M Yamin dengan sebutan Piagam Jakarta.

“Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini,” ujar Radjiman Wedyodiningrat seraya mengetukkan palu.

Kesepakatan para bapak bangsa tersebut oleh anggota BPUPKI Dr Sukiman Wiryosanjoyo (pernah menjabat sebagai perdana menteri keenam Indonesia yang menjabat pada 27 April 1951-3 April 1952) juga disebut sebagai gentleman’s agreement antara kelompok nasionalis dan Islam. Dan soal posisi Piagam Jakarta juga dipakai sebagai acuan atau asas ketika Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.

“Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,” begitu pernyataan Sukarno ketika mengeluarkan Dekrit Presiden.

Jadi Piagam Jakarta tetap menjadi jiwa konstitusi Indonesia. Lalu mengapa kalian masih terkena wabah dan demam islamofobia? Sebab, adanya putusan dekrit ini jelas bisa dipandang sebagai tindakan Bung Karno untuk mengulang kembali hasil lobinya berupa gentleman’s agreement semasa dia menjabat sebagai ketua panita perancang UUD beberapa bulan, bahkan hari, menjelang kemerdekaan Indonesia!

(http://www.republika.co.id)