Walikota dan Wakil Walikota Depok Akur Dong…

by -

METROPOLITAN.ID | DEPOK – Hampir sepekan kabar keretakan Walikota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Walikota (Wawali) Depok, Pradi Supriatna menjadi Hot Isue Kota Depok.

Awal keretakan dimulai dari Idris yang tidak mengajak Pradi dalam proses evaluasi mutasi kepala dinas (Kadis). Diperparah dengan belum dikukuhkannya Nuroji sebagai Ketua Dewan Kesenian Depok (DKD), padahal Nuroji merupakan Ketua Tim Pemenangan Gerindra-PKS di Pilkada, lalu.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Babai Suhaimi mengatakan, pertama partai pengusung harus mengerti, bahwa ketika kadernya terpilih sebagai kepala daerah.

Maka kerja kepala daerah sudah diatur berdasarkan Undang-Undang (UU). Karena itu, partai pengusung dan bukan pengusung hanya punya dua kewajiban, yaitu memberikan masukan dan kritikan. Karena itu, tidak dibenarkan mendikte dan mengatur.

”Terlalu dini mengatakan Pak Idris meninggalkan partai pengusung. Dan seorang Wakil Walikota harus sadar kewenangannya tidak ada. Ada, apabila terjadi kekosongan Walikota. Jangan bawa perasaan (Baper),” katanya kepada Koran Depok Sesungguhnya (Slogan Radar Depok) di Kediamannya Cipayung, Kamis (09/06/2016).

Untuk partai pengusung pun, ungkap Mantan Calon Wakil Walikota Depok, jangan membuat pusing Walikota. Sebab partai tidak berhak mengatur atau mendikte. Dan bila mengkritik tidak diterima pimpinan daerah, bukan berarti meninggalkan. Karena yang memenangkan seorang Kepala Daerah bukan hanya partai.

”Partai hanya sebagai kereta, tetapi ada pihak lain yang ikut serta seperti tim pemenangan yang independen. Dan mereka punya hak yang sama memberikan masukan politik,” terangnya.

Lebih lanjut, ada mekanisme yang dapat ditempuh partai, jadi partai tidak usah merasa ditinggalkan. Cara lain tersebut adalah partai memiliki kekuatan fraksi.

”Ada mekanisme yang bisa dilakukan di legislatif, komunikasinya bisa disana. Bila memang kebijakan tidak disetujui, bisa saja menolak, tidak menerima. Jangan galau, tapi saya yakin dan percaya sekarang ini baru, jadi nggak mungkin semua terakomodir (Walikota Depok),” paparnya.

Sesungguhnya, kata Babai yang harus berpikir jangan PKS. Untuk itu, sambungnya jangan menuntut PKS berubah. Tetapi partai lain yang harus memahami.

”Kalau Golkar enjoys saja. Kami partai yang siap dan selalu siap diajak kemanapun. Karena itu, Partai Golkar siap mendukung pemerintahan Idris Pradi,”jelasnya.

Golkar baru akan memberikan sikap, jika memang Walikota sudah melakukan mutasi dan promosi jabatan. Lalu orang-orang yang berada di posisi jabatan tidak benar atau melanggar UU. Maka Golkar akan mengkritik hasil dari kebijakan tersebut.

”Jadi belum apa-apa sudah bicara salah itu yang nggak benar. Walikota punya kewenangan bukan hak preogratif yang dilindungi UU, untuk menetapkan dan memutuskan dijajaran eksekutif, punya kewenangan penuh,” jabarnya.

Dia menegaskan, Idris dan Pradi apakah mereka memiliki komitmen politik diatas kertas yang berkekuatan hukum. Apabila terjadi hal-hal seperti sekarang dapat dijadikan landasan.

Tetapi, jika tidak ada jangan salahkan Walikota Depok. Babai pun menanggapi soal PNS yang tidak mau lengser dari jabatan strategis organisasi. Dikatakannya, kembali kepada aturan main organisasi tersebut.

”Jika ada proses musyawarah untuk pergantian Ketua. Jika anggota menghendaki untuk PNS tersebut turun dari jabatan. Tanpa harus diminta harus turun. Sebab yang berhak menurunkan itu ada dalam tatanan musyawarah organisasi tersebut,” paparnya.

Untuk itu PNS yang berada di lingkup Pemkot Depok tersebut harus sadar diri. Karena keputusan pemilihan Ketua bukan dari SK Walikota. Tetapi musyawarah.

Tidak ada alasan Walikota menghendaki PNS itu tidak mundur atau di back up Walikota. Sebab, kekuatan ada dalam forum musyawarah organisasi tersebut.

”Dalam waktu 4-5 bulan kedepan saya akan memberikan kejutan. Untuk menyikapi kebijakan Walikota yang dulu, tatanan keadaan wilayah Kota Depok. Jika sekarang masih terlalu dini,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Depok, Igun Sumarno menuturkan, tidak tahu menahu terkait hal tersebut. Dia menilai hingga saat ini masih baik-baik saja hubungan antara Walikota dan Wakil Walikota Depok.

“Kalau itu saya nggak tahu, sungguh. Menurut saya baik-baik saja,”singkatnya.

Sedangkan, Ketua DPC Partai Demokrat, Rudi Kadarisman mengaku, pihaknya tidak mau ikut mencampuri masalah yang ada antara Walikota dan Wakil Walikota (PKS, Gerindra).

“Sikap Demokrat menggunakan konsep bahwa Idris Pradi adalah sahabat. Demokrat tetap mendukung kebijakan mereka yang pro rakyat,” ungkapnya.

Jika kedepannya, mereka membutuhkan Demokrat. Baru, sambungnya, Demokrat hadir sebagai pemersatu dari perbedaan.

”Kalau mereka mengadu ke Demokrat. Kalau tidak, kami tidak mau ikut campur. Intinya Demokrat akan mendukung program pemerintahan asal yang pro rakyat,” tandasnya.

(pojoksatu.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *