Gugatan di MK Ganjal Pembentukan Pansel Direksi PDAM

by -1 views

METROPOLITAN – Pembentukan panitia seleksi (pansel) direksi Perusahaan Dae­rah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan untuk sementara akan terganjal. Sebab, Pemerintah Ka­bupaten (Pem­kab) Bogor saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Kon­stitusi (MK) ter­kait gugatan salah satu bakal calon direksi PDAM soal Perda Nomor 7/2007 tentang Struktur Organ PDAM Tirta Kahuripan. Penggugat menganggap perda tersebut harus dire­visi karena tidak mengatur batasan umur dan kekeraba­tan calon dengan bupati.

Kepala Bagian Perundang-undangan (Kabag Per UU) pada Sekretariat Kabupaten Bogor Ade Jaya mengatakan, MK sempat meminta penda­pat usai ada yang menyam­paikan uji materi. Pemkab pun sudah menjelaskan bahwa dalam perda itu tidak ada yang menyalahi aturan di atasnya. Hal itu seperti UU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen­dagri) Nomor 2/2007 tentang Organ Kepegawaian PDAM.

Namun demikian, menurut Ade, MK tetap memiliki hak mengabulkan atau tidak terkait uji materi terhadap batasan usia dari internal PDAM serta keterkaitan ca­lon direksi dengan bupati di Kabupaten Bogor. “Tung­gu saja, nanti MK yang memutuskan. Tetapi penda­pat kami, batasan usia dan keterkaitan petahana me­mang dilarang dalam Per­mendagri. Dalam perda kita juga sama seperti itu,” terangnya.

Ade juga mengakui ada dampak dari uji materi ter­sebut. Seperti pembentukan panitia seleksi untuk pengi­sian direksi PDAM Tirta Kahuripan jadi tersendat yang harusnya sudah bisa berjalan tiga bulan sebelum direksi terkini habis masa baktinya. “Itu merupakan risiko, tetapi tidak apa-apa karena semua ini berjalan meskipun tersendat,” pa­parnya.

Ade menegaskan, perda yang ada di Kabupaten Bo­gor tidak pernah bertentan­gan dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Sebab, ia yakin bahwa pembuatan perda tersebut sudah merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

Sebelumnya Kabag Per­ekonomian pada Sekreta­riat Daerah Kabupaten Bo­gor Arman Jaya mengatakan, dalam pemilihannya nanti pansel akan diisi orang-orang ahli dan independen. Orang-orang tersebut pun nantinya akan diangkat bupati langs­ung dengan Surat Keputusan (SK). Orang yang mengisi pansel itu di antaranya dari perwakilan Pemkab Bogor, tim ahli dan tim ide­penden. “Untuk menguji maka digunakan tim inde­penden. Sedangkan untuk melakukan uji kompetensi biasanya dari UI,” terangnya.

Arman juga menambahkan, untuk pembentukan pansel rekrutmen calon direksi PDAM merupakan ke­wenangan bupati sehingga ia bisa menunjuk siapa saja untuk menjadi pansel direksi PDAM. “Ya tergantung bupatinya nanti memilih siapa untuk menjadi pansel, kita hanya bisa menunggu SK-nya saja,” jelasnya.

(mam/a/ram/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *