METROPOLITAN – Kebijakan baru dari pemerintah akan sia-sia jika tak diketahui masyarakat. Pernyataan itu dilontarkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Rifdian Su­rya Darma saat menyikapi buruknya pengenalan sistem e-Billing.

Rifdian menyampaikan, seharus­nya melalui perwakilannya di dae­rah Dirjen Pajak melakukan penge­nalan program baru itu secara sis­tematis, terstruktur dan masif. Se­hingga masyarakat, khususnya yang menjadi WP tak sekadar tahu tentang program baru tersebut, akan tetapi juga paham. Lemahnya sosialisasi, oleh Dirjen Pajak yang saat ini dinak­hodai Ken Dwijugiasteadi, jangan sampai mengurangi pendapatan pajak. “Sudah sepatutnya Dirjen Pajak segera memperbaiki cara pengenalan program baru itu agar tak menimbulkan masalah yang berkesinambungan,” imbuhnya.

Agar berjalan efektif, lanjut dia, pe­tugas pajak harus memanfaatkan semua ruang publik untuk melakukan sosialisasi tentang cara baru pem­bayaran pajak bernama e-Billing. Apalagi, kata Rifdian, di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum melek internet. “Tapi kan tidak sedi­kit masyarakat di Indonesia yang belum melek internet. Petugas pajak harus cekatan agar pendapatan pajak tak terganggu,” katanya.

Politisi Partai Persatuan Pembangu­nan (PPP) itu mangaku belum pernah melihat upaya dari instansi terkait untuk memperkenalkan sistem e- Billing ke masyarakat luas dalam bentuk spanduk, reklame bahkan disiarkan melalui media massa. “Se­pertinya tidak ada upaya dari kantor pajak atau instansi terkait untuk memperkenalkan cara baru ini ke masyarakat,” terangnya.

Melalui jejaring serta sumber daya yang dimiliki, kata Rifdian, Dirjen Pajak bisa lebih baik memperkenal­kan program tersebut kepada masy­arakat yang menjadi WP. “Dengan sumber daya yang dimiliki, seharus­nya sosialisasi dapat dilakukan lebih baik,” kata Rifdian.

(del/c/dik/wan)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here