TransPakuan Pakai e-Ticketing Berani Nggak?

by -

Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor masih ketinggalan zaman dengan menerapkan pembayaran tiket secara manual. Sementara rencana penerapan tiket elektronik (e-Ticketing) sekelas TransJa­karta yang digadang-gadang jadi solusi untuk kebangkitan perusahaan hingga kini belum ada wujudnya. Potensi kebocoran uang dari transaksi penjualan tiket pun masih mengancam perusahaan yang sudah sembilan tahun berdiri dan terus-menerus merugi ini.

KONDISI perusahaan yang nyaris kolaps menuntut direktur PDJT Kota Bogor Krisna Kuncahyo segera bertindak. Penerapan e-Ticketing untuk pembayaran TransPakuan jadi mendesak untuk mencegah potensi kebocoran uang perusahaan yang setiap bulannya selalu defisit.

Menurut Pengamat Ekonom Saefudin Zuh KONDISI peru­sahaan yang nyaris kolaps menuntut direktur PDJT Kota Bogor Krisna Kuncahyo se­gera bertindak. Penerapan e- Ticketing untuk pembayaran TransPakuan jadi mendesak untuk mencegah potensi ke­bocoran uang perusahaan yang setiap bulannya selalu defisit.

Menurut Pengamat Ekonom Saefudin Zuhdi, sistem pem­bayaran yang dilakukan PDJT Kota Bogor tidak efektif. Pen­jualan tiket secara manual sulit mencegah kebocoran dengan melakukan manipu­lasi. “Penerapan e-Ticketing ini sudah mendesak. Kalau dila­kukan manual bisa bocor-bocor terus,” ujarnya.

Dengan sistem e-Ticketing, sambung dia, maka pegawainya sulit melakukan menipulasi. “Bukannya saya suudzon, tapi kemungkinan itu ada.Tinggal sekarang Tranpakuan berani tidak menerapkannya,”ujar dia

Sedangkan Direktur PDJT Kota Bogor Krisna Kuncahyo mengaku masih mematangkan konsep e-Ticketing. Rencananya program itu bakal direalisasikan setelah 80 bus pemberian pe­merintah pusat turun. Selain itu, pada Jumat (22/7) nanti pihaknya juga akan melakukan perte­muan dengan konsultan untuk membahas Program e-Ticketing. “Kami masih mencarikan for­mulanya apakah sistemnya di­kerjasamakan atau bagaimana. Makanya Jumat (22/7) nanti kami akan samakan persepsi dengan konsultan mengenai e-Ticketing dan manajemen bus,” tuturnya.

Untuk keluar dari kondisi perusahaan yang tidak sehat, lanjut dia, pihaknya masih membutuhkan subsidi dari pemerintah sesuai yang diaju­kan sebesar Rp1,3 miliar. Ada­pun solusi yang telah dilakukan dan akan diupayakan pasca dilantik pada Januari lalu ya­kni pemangkasan jumlah di­reksi menjadi satu orang, peng­gunaan bahan bakar biodiesel, menerapkan e-Ticketing dan meningkatkan jumlah penum­pang sejalan dengan Program Re-Routing. “Kalau kami tidak dapat subsidi, maka perusa­haan akan koleps. Sehat yang dimaksud itu menurut saya adalah bagaimana cara menu­runkan defisit yang menyeli­muti PDJT Kota Bogor,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi dari Universitas Pakuan Bogor Budi Arif men­gatakan, Program e-Ticketing bisa dilakukan untuk mengu­rangi kecurangan dari pegawai.

Selain itu, direkturnya juga harus melakukan terobosan seperti busway dalam mem­buat konsep publik transpor­tasi yang prioritas.

“PDJT harus memikirkan seperti busway yang memiliki koridor utama, jam kedatangan­nya tertata, fasilitas yang me­madai dan lain sebagainya kalau memang mau sehat. Yang penting, Pemkot Bogor mem­punyai komitmen dengan Muspida untuk memperkuat angkutan massal,” tutupnya.

(rez/c/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *