Belakangan ini sejumlah kontraktor lokal banyak yang memprotes minimnya porsi pengerjaan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Porsi para pengusaha menciut karena diduga telah terjadi persekongkolan antara anggota legislatif dengan oknum di birokrat. Hal itu menyeruak dari sejumlah proyek yang mangkrak pengerjaannya. Penyerapan anggaran pun menjadi tidak sehat. Akibatnya, uang untuk kemaslahatan umat mengalir ke kantong pribadi.

KETUA Asosiasi Pengusaha Kon­struksi Indonesia (Aspekindo) Jawa Barat Ian Manurung mengatakan, bukan sesuatu yang tabu anggota legislatif ikut cam­pur dalam sejumlah proyek pembangunan di Kota Bogor. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena sebelum terpilih sebagai wakil rakyat, mereka banyak meminta uang kepada pengusaha konstruksi.

Saat keinginannya terwujud masuk dalam lingkaran kekuasaan, berkantor di gedung dewan, berusaha membalas budi pada para pengusaha. “Kami tidak kaget, sepertinya sudah menjadi penya­kit,” ujar Ian.

Ian menuturkan, sejumlah anggota dewan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapat pekerjaan senilai Rp200 juta atau proyek penunjukan langsung yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala dinas, pejabat pembuat komitmen menjadi komponen yang harus disentuh agar proyek bisa digenggam. “Pengusaha yang ditunjuk dewan adalah rekanannya yang sudah menyerahkan uang pada mereka,” im­buhnya.

Ian meyakini banyak anggota dewan yang berebut proyek. Melalui posisi tawar yang dimiliki, terang Ian, mereka akhir­nya bisa bersekongkol dengan oknum di birokrat untuk menggerogoti angga­ran. “Dari proyek senilai Rp200 juta yang terserap anggarannya paling Rp40 juta,” cetusnya.

Selain proyek penunjukan langsung, lanjut Ian, Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai penyelenggara lelang menjadi pusat intrik antara lembaga eksekutif dan legislatif. “Dalam proses lelang tidak ada keterbukaan ULP dengan peserta. Dibanding daerah lain, Kota Bogor men­jadi salah satu daerah paling semrawut soal pengadaan lelang. Sangat tidak kondusif,” beber Ian.

Ikut kehadiran anggota parlemen dalam perburuan proyek dinilai merugikan kalangan pengusaha secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir kontraktor. “Saya siap mengungkap per­mainan busuk ini dengan data-data yang saya miliki. Karena sudah geram dengan semua ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Praktisi Hukum Ujang Suja’i menuturkan, saat ini banyak proy­ek yang mangrak dari jadwal pengerjaan dan tak sedikit yang ditinggal kabur pemborongnya. Kondisi itu membuktikan lemahnya pengawasan saat proses lelang serta kontrol dewan. “Karena ulah me­reka, masyarakat banyak yang dirugikan,” ujarnya.

Ujang menilai, saat ini anggota dewan sudah banyak menyalahi kewenangan­nya. Ikut mengatur proyek merupakan penyalahgunaan wewenang yang hanya akan mementingkan individu. “Jika para pemborong mengikuti aturan lelang pengerjaan proyek dengan benar dan tidak ada campur tangan anggota dewan, saya rasa pembangunan akan berjalan baik,” ungkap Ujang.

Ia menjelaskan, menilik fasilitas yang didapat anggota dewan seharusnya su­dah lebih dari cukup. Apalagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Pimpi­nan dan Anggota DPRD, berhak menda­pat rumah dinas. Tapi, Pemkot Bogor terbatas anggarannya sehingga diganti dengan tunjangan perumahan. “Dapat fasilitas seperti ini, selayaknya mereka lebih fokus dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan, bukan ikut proyek,” kesalnya.

Bantah

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin menepis tentang keterlibatan anggota dewan dalam proyek pemerintah. Menurutnya, se­cara teknis, SKPD-lah yang menunjuk siapa kontraktor pelaksana proyek aspi­rasi masyarakat tersebut.

Fungsi anggota legislasif yaitu melaku­kan pengawasan, membahas dan menge­sahkan APBD. “Hasil reses selaraskan dengan Musrenbang agar konstituen bisa mendapat kesempatan yang sama dalam membangun Kota Bogor di dapil masing-masing,” ungkapnya.

Zaenul menjelaskan, aspirasi dewan muncul dari kegiatan reses. Kemudian aspirasi itu dilaporkan dalam laporan reses yang biasanya diparipurnakan. Karena itu, jika ada istilah dewan bermain proyek, kata Zaenal, itu merupakan isu. Hingga kini tidak ada bukti yang menga­rah ke sana. “Dewan tupoksinya bukan main proyek, hanya menyampaikan aspirasi,” kata dia.

Selama ini, yang penting bukan dana aspirasi, melainkan bagaimana menyusun proporsional APBD. Sehingga secara keseluruhan memberi dampak yang sejalan dengan program prioritas pem­kot. “Inputnya dari mana saja. Bisa Mus­renbang atau dari dewan yang punya kapasitas menampung aspirasi masy­arakat. Semua usulan diracik dan dise­tujui atau tidaknya oleh pemkot. Tidak harus semua, yang tahu prioritas kan pemkot,” akunya.

(del/ads/d/dik/wan)

 

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here