BOS PDJT: TIDAK PERLU PERSETUJUAN DPRD!

by -

Metropolitan.id – Pencairan subsidi untuk Perusahaan Daerah Jasa Transpor­tasi (PDJT) Kota Bogor hingga saat ini belum ada kepastian. Anggota dewan sendiri masih ragu menyetujui pemberian dana sebesar Rp1,3 miliar untuk perusahaan pelat merah tersebut. Namun, Direktur PDJT Kota Bogor Krisna Kuncahyo yakin jika subsidi itu akan diberikan meski tanpa persetujuan DPRD.

WALIKOTA Bogor Bima Arya mengatakan, pemberian sub­sidi untuk PDJT akan diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) yang saat ini masih dirumuskan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) dan PDJT Kota Bogor. “Ini sedang dibahas, subsidi itu harus se­perti apa dan perwalinya ba­gaimana. Ini harus segera di­rampungkan dan saya sudah minta minggu ini dirampung­kan. Minggu depan dipresen­tasikan ke saya konsepnya,” ungkapnya.

Mengenai rencana perubahan status perusahaan daerah men­jadi Bus Management Com­pany (BMC) alias Perseroan Terbatas (PT), ia menyerahkan sepenuhnya kepada direktur. “Tanya langsung Pak Krisna saja untuk teknisnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Sopian Ali Agam menyatakan, pengajuan subsidi sebesar Rp1,3 miliar harus dikaji terlebih dulu. Sebab, belum lama ini DPRD bersama pemerintah daerah telah men­cairkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) senilai Rp5,5 miliar. Namun, dana tersebut belum juga bisa menyehatkan perusahaan.

“Saya kira harus ditahan dulu sampai kajiannya matang. Harusnya dengan PMP kema­rin biaya operasional bisa ter­cukupi, bukan seperti sekarang. Ini kan menandakan ada ma­najemen yang salah,” ungkap­nya.

Menjawab hal itu, Direktur PDJT Kota Bogor Krisna Kun­cahyo merasa jika bantuan subsidi sebesar Rp1,3 miliar tak perlu persetujuan DPRD. Sebab, persyaratan pengajuan­nya hanya mengacu pada Pe­raturan Walikota (Perwali). “BPKAD sudah menyebutkan kalau subsidi ini sebetulnya tidak memerlukan lagi perda yang lebih tinggi. Artinya, dengan perwali, tak perlu lagi dibahas dewan,” ungkapnya.

Rencananya, sambung dia, pengajuan itu akan dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2016. Krisna berharap pengajuan ter­sebut bisa dicairkan, mengingat kebutuhannya sudah mendesak untuk menutup kerugian. “Besok akan kita rapatkan lagi. Kita sih mengajukannya untuk APBD-P 2016,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor Jenal Mu­taqin, pemberian subsidi tetap harus ada persetujuan DPRD. Sebab, perwali yang dibuat pun masih dipertanyakan landasan hukumnya. “Perwali itu dasar hukumnya apa. Sedangkan da­lam perda pendirian PDJT sum­ber modal yang diatur itu hanya PMP,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar PDJT Kota Bogor harus mela­kukan gebrakan sesuai rekomen­dasi Tim Penyehatan. Sebab, sesuai tujuan BUMD, perusa­haan pelat merah itu tak hanya bersifat pelayanan, tapi juga memberikan kontribusi pada pemerintah daerah (pemda). “Kalau lihat sekarang kan PDJT pelayanannya kurang, untung juga nggak. Jadi tetap semua harus kembali pada aturan dan tujuan pendirian BUMD,” tan­dasnya.

(rez/c/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *