METROPOLITAN – Lembaga Per­lindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak Kepolisian Resor Bogor mem­berikan perlindungan kepada warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor yang menjadi korban percobaan pembunuhan dan penganiayaan pada 1 Desember. Desakan itu muncul lantaran korban masih terancam dan beberapa pelaku preman belum juga ditangkap kepolisian, bahkan masih bebas berkeliaran.­

Informasi yang dihimpun, tin­dakan premanisme perusahaan pertambangan ini terjadi ketika Primkokar Perhutani melakukan aktivitas pada 1 Desember 2016. Padahal, izin perusahaan itu sedang dalam proses hukum di tingkat kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas dasar itu, warga lantas melakukan penolakan karena aktivitas perusahaan telah merusak lingkungan hidup warga masyarakat yang punya hak atas lingkungan yang baik dan bersih.

“Aktivitas perusahaan tam­bang itu menimbulkan long­sor, banjir, hancurnya mata air warga masyarakat dan rusaknya sistem kehidupan secara menyeluruh. Selain itu, terdapat Surat Kepala Desa se­tempat yang ditujukan kepada PT Gunung Salak Rekhanusa (GSR), salah satu perusahaan yang diduga bekerja sama dengan Primkokar Perhutani agar tidak melakukan kegiatan pertambangan dan mereka melanggarnya,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR), Fatiatulo Lazira.

Namun sayang, saat terjadi penolakan oleh ratusan warga, datang dua preman yang diduga digunakan perusa­haan secara tiba-tiba. Mereka membawa senapan angin dan beberapa senjata tajam (sa­jam) seperti pisau sangkur dan golok. Tanpa banyak kata, salah seorang di antaranya mencoba menusuk warga dengan pisau sangkur. Warga pun langsung menahan aksi brutal tersebut, termasuk ang­gota polisi yang ada di lokasi penolakan.

“Kami menilai Primkokar Per­hutani dan/atau PT GSR sengaja memprovokasi warga dengan melakukan kegiatan dan me­langgar Surat Kepala Desa An­tajaya No. 730/88/XI/DS/2016, tertanggal 21 November 2016 agar tidak melakukan aktivitas perusahaan selama proses hukum berjalan. Ini semakin menambah catatan buruk di mana perusahaan tidak tunduk dan patuh pada penyelenggara pemerintahan,” sesalnya.

Selain itu, LBH KBR menduga anggota Polsek Tanjungsari telah melakukan pembiaran dengan sengaja melepaskan pelaku. Padahal, lelaki yang akrab disapa Fati ini menilai bukti permulaan terhadap percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang dialami warga sudah cukup untuk menangkap pelaku. Untuk itu, dirinya mendesak agar Polres Bogor segera menangkap pelaku sehingga tak menim­bukan kesan tidak profesional dalam menangani kasus ini.

“Kami mendesak agar Polres Bogor segera menangkap pelaku berdasarkan bukti per­mulaan yang kami nilai sudah cukup dan mengusut keter­libatan perusahaan terhadap percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang dialami warga ini. Tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak segera menangkap pelaku. Kepada anggota yang kami duga sengaja melepaskan pelaku dan tidak menerima laporan warga agar segera diberhen­tikan sebagai anggota Polri,” tegasnya.

(fin/b/feb/wan)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here