News, Sport and Lifestyle

Awal Tahun, 4 Apartemen Dua Hotel

Mengawali 2017, sudah ada pengembang apartemen dan dua hotel yang mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor. Meski masih menjalani serangkaian proses perizinan, pembangunan hunian vertikal seakan mendapat lampu hijau dari pemerintah daerah yang dipimpin Walikota Bogor Bima Arya ini. Sebab, Kota Bogor memiliki lahan yang terbatas sedangkan populasi penduduk di Kota Hujan ini terus meningkat per tahunnya.

Hasil penelusuran Metropo­litan, sejumlah apartemen dan bangunan tinggi memang sedang dalam tahap pembangu­nan. Salah satunya pembangu­nan apartemen Gardenia di Jalan KS Tubun, Kelurahan Kedunghalang. Menurut Ke­pala DPMPTSP Kota Bogor Denny Mulyadi mengaku ma­sih memberikan peluang untuk perizinan apartemen di Kota Bogor. Di tahun ini, pihaknya justru lebih menggencarkan perizinan bangunan secara vertikal. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma­han Rakyat. Namun, perizinan akan dikeluarkan apabila pembangunannya sesuai Ren­cana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Pada tahun ini masih sangat memungkinkan untuk mengeluarkan perizinan apar­temen tersebut. Sampai seka­rang ada empat apartemen dan ada dua izin untuk hotel,” ujarnya kepada Metropolitan.

Selain harus sesuai dengan RTRW, perizinan akan keluar jika memenuhi persyaratan dengan administrasi lengkap. Menurut Denny, apartemen dan hotel juga akan diberikan izin jika sesuai dengan keten­tuan teknis dan daya dukung lingkungan. “Jika lingkungan di sana menyetujui, tidak meng­ganggu dan ketentuan teknis sudah ditempuh serta kesepa­katan hasil rapat dengan OPD,” terangnya.

Ia juga menerangkan, proses perizinan apartemen dan hotel membutuhkan waktu panjang. Setelah dikeluarkan izin prinsip, pemohon harus menyelesaikan amdal lingkungan dan lalulin­tas juga disesuaikan dengan adanya public hearing dan komisi amdal. “Kalau semuanya sudah lengkap baru kita akan berikan Izin Mendirikan Bangu­nan (IMB),” paparnya.

Denny menambahkan, proses perizinan amdal itu pun ada di SKPD teknis. Dengan lamanya proses perizinan, pihaknya juga memberikan masa ber­laku, khusus untuk izin perun­tukan hanya berlaku selama satu tahun. “Kami hanya mem­berikan waktunya satu tahun, jika lebih dari itu maka investor harus mengulangi perizinannya kembali,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga men­jelaskan, dengan lahan yang terbatas Pemkot Bogor dituntut untuk membangun hunian vertikal untuk memenuhi ke­butuhan masyarakatnya. Namun ia mengusulkan Pemkot Bogor mempunyai payung hukum untuk membangun sejumlah hunian vertikal tersebut agar nantinya tidak ada pelangga­ran saat proses pembangunan. “Sebelum merealisasikannya, Pemkot Bogor harus mem­buat regulasinya juga, terlebih ada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di Kota Bogor,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Bogor juga harus bisa menata hunian vertikal yang akan dibangun agar Kota Bogor bisa menjadi lebih indah dengan kebera­daan hunian vertikal. “Selain itu harus juga diperhatikan ruang terbuka hijaunya karena selama ini banyak sekali proses pembangunan namun ruang terbuka hijaunya tidak diper­hatikan,” katanya.

(mam/c/els/dit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *