News, Sport and Lifestyle

Lelang Jabatan Calon Kadisdik Harus Transparan

METROPOLITAN – kalangan tenaga pendidik, kependidikan dan pemerhati pendidikan berharap, dalam lelang jaba­tan khususnya bagi calon Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor, dila­kukan secara kompetisi yang fair dan objektif sehingga dapat diperoleh calon pemimpin terbaik dan mampu mencari solusi. Atau, setidaknya bisa bersikap le­bih tegas, adil serta mampu dalam me­nerapkan kebijakan dan peraturan tanpa tebang pilih. Karena menurut mereka lelang jabatan (open bidding) berpo­tensi menghasilkan petinggi yang berin­tegritas dan kompeten. Tapi, harus dila­kukan lewat seleksi yang ketat.

Sebab, bila tampil lewat seleksi terbuka serta bukan ’titipan’ dari siapa pun ter­masuk kalangan partai politik, akan mam­pu mewujudkan Good Governance dalam birokrasi. ”Kalau seleksinya benar-benar mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil serta Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta tidak adanya intervensi dari luar, sudah pasti akan men­ghasilkan pejabat yang bijak, tegas dan akan lebih leluasa bertindak lugas,” ujar sejumlah Mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN), di antaranya DS, kepada Metropolitan, dalam menanggapi lelang jabatan kadisdik, akhir pekan kemarin.

Mengingat, skema lelang jabatan bertu­juan menciptakan kompetisi yang fair dan objektif sehingga diperoleh calon pemim­pin terbaik. Selain itu, dengan terobosan barunya ia akan mampu membenahi in­stansinya yang selama ini dinilai ’kurang’ bijak dan tegas. Apalagi, selama ini skema lelang jabatan sesungguhnya bukan hal baru, khususnya bagi disdik.

Hal senada juga disampaikan pemerhati Pendidikan Kota Bogor kepada Metropo­litan, Pandi Santoso. Ia berharap seleksi calon kadisdik ini benar-benar dilakukan secara transparan. Bahkan, prosesnya dilaks­anakan secara akuntabilitas di antaranya kejelasan alasan pengambilan keputusan (answerability) dan adanya pemberian sanksi terhadap kesalahan dari pihak-pihak bertanggung jawab (enforcement). Meng­ingat, kata Pandi, dalam skema lelang ja­batan terdapat clear-cut penanggung jawab yang jelas di setiap tahapannya.

Bahkan, lanjut Pandi, penanggung jawab dari setiap tahapan seleksi harus pula menelusuri dengan jelas, mulai dari ta­hapan seleksi administratif, penulisan makalah ilmiah, assessment via konsultan hingga wawancara. ”Jadi, berbagai in­stansi pemerintahan boleh saja menyusun detail tahapan lelang jabatan yang ber­beda, namun semuanya memiliki satu kesamaan yakni adanya keterbukaan proses,” kata Pandi Santoso, yang juga salah seorang pengurus PGRI Kota Bogor.Hal itu harus dilakukan, menurut Pandi Santoso, karena selama ini pejabat dari hasil open bidding khususnya di Disdik Kota Bogor, belum sesuai dengan harapan reformasi birokrasi. Terutama dalam kon­teks reformasi pelayanan publik dan bi­rokrasi Public Sector Management (PSM). Karena, PSM tidak hanya terkait peram­pingan jumlah pegawai dan pengenda­lian biaya tetapi lebih kepada peningka­tan kinerja dan mendukung terciptanya manajemen SDM yang optimal. ”Mudah-mudahan, hal tersebut menjadi perha­tian pengambil kebijakan dan keputusan. Sehingga mutu dan kualitas pendidikan di Kota Bogor semakin meningkat,” imbuh mantan kasi kurikulum pendidikan dasar itu.

(tur/ar/ram/dit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *