News, Sport and Lifestyle

Pembangunan TPPAS Nambo Ngaret

METROPOLITAN – Dinas Pemukiman dan Perumahan Jawa Barat Bambang Riyanto mengatakan, penerbitan surat penunjukan pemenang tender Tempat Pemrosesan dan Pen­golahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo pada PT Pang­hegar Energi Indonesia tinggal menunggu kepastian ekuitas investornya. ”Tinggal menung­gu mereka menyampaikan tanggapan, apakah siap dengan rekomendasi yang dipersya­ratkan BPKP, kalau siap, tinggal diserahkan surat penetapan gubernur,” tuturnya.

Bambang mengatakan, tang­gapan yang dimaksud itu men­jawab hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta Gubernur Jawa Barat. “Ini permintaan khusus karena pak gubernur ingin mendapat­kan keyakinan penuh, makanya dimintakan khusus pada inves­tornya,” katanya.

Bambang menjelaskan, gu­bernur meminta BPKP mela­kukan evaluasi tender investa­si TPPAS Regional Nambo yakni soal jaminan keuangan pemenang tender ntuk me­mastikan kelangsungan proy­ek tersebut. Hasil evaluasi itu di antaranya, agar pihak PT Panghegar Energi Indonesia bersama investornya dari Kor­ea dan Malaysia itu membuk­tikan ketersediaan 30 dari total pembiayaan investasi fasilitas pengolahan sampah itu. “Pem­biayaan itu terdiri 30 persen equity atau modal dasar yang 70 persen itu pinjaman per­bankan. Hasil evaluasi itu meng­inginkan agar yang 30 persen itu ada pembuktiannya,” ujar Bambang.

Ia mengatakan, Desember 2016, semua pihak yang ter­gabung dalam PT Panghegar Energi Indonesia sudah dipang­gil untuk mendengarkan per­mintaan khusus tersebut. Di­jadwalkan, paling cepat pekan depan perwakilan konsorsium dari pihak Korea akan datang menjawab permintaan tersebut. “Kuncinya di investor itu,” ka­tanya.

Bambang mengakui, proses tender investasi pembangunan TPPAS Regional Nambo sudah meleset dari jadwal. “Akhir 2017 itu harusnya sudah selesai in­stalasi ini dan bisa beroperasi,” katanya.

Menyiasati itu, Bambang mengatakan, sudah memulai penjajakan pada tiga kabupa­ten/kota yang akan meman­faatkan TPPAS Regional Nam­bo itu untuk mengoperasikan­nya dengan cara konvensional sambil menunggu fasilitas selesai dibangun investor. “Ka­lau TPA masing-masing memang benar-benar sudah collaps, harus dioperasikan Sanitary Landfill di Nambo,” kata dia.

Bambang mengatakan, salah satu opsi yang dijajaki ialah pengoperasian bersama dengan pemerintah Kota Depok, Ka­bupaten Bogor dan Kota Bogor untuk pengelolaan sistem Sa­nitari Landfill di TPPAS Regio­nal Nambo sementara. “Bayangannya selama waktu emergency, sambil menunggu beresnya instalasi pengolahan, ada semacam perjanjian ker­jasama antara tiga daerah dengan provinsi untuk opera­sional bersama, karena me­reka juga punya alat berat dan SDM,” pungkasnya.

(tem/els/dit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *