News, Sport and Lifestyle

Proyek Gedung Dewan Masuk Pengadilan

Proyek pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor lagi-lagi menjadi sorotan. Setelah tahun lalu diprotes lantaran anggarannya mencapai Rp72,7 miliar, kali ini lahan yang bakal dibangun gedung wakil rakyat itu digugat warga. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun menantang penggugatnya ke pengadilan.

Karena itu, pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor akan terhambat. Seorang warga, Sri Hartanto mengklaim lahan yang akan dibangun kantor anggota dewan itu adalah miliknya. Jumlahnya mencapai 44 hektare, termasuk sejumlah fasilitas milik Pemkot Bogor berdiri di atas lahan miliknya.
Menurut Hartono, lahan tersebut merupakan milik ahli waris H Asmara. Bahkan, ia telah mengantongi administrasi surat-menyurat. Saat ini pihaknya sedang berkonsultasi penuh dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. “Supaya tidak gaduh, saya akan menguasai bidang per bidang. Suatu saat Taman Heulang akan dipasangi plang bahwa itu tanah milik saya. Saya mempunyai bukti-bukti yang menguatkan. Saya sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor dan kejaksaan,” ujarnya.
Lahan yang diklaim milik Hartanto tersebut tersebar di wilayah Kelurahan Tanahsaeral, Kecamatan Tanahsaeral, Kota Bogor. Sementara yang baru dipasangi plang adalah proyek pembangunan gedung baru DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Kelurahan Tanahsareal, dengan tulisan ‘Tanah Milik Minggu Sri Hartono, Kohir C No 239, Luas: 9000 meter persegi, Berdasarkan PPJB No 12, Tgl 19-10-2015, Notaris: Dendi Santoso SH, Penetapan Eksekusi Nomor: 01/PEN/KT/EKS/PTUN-BDG/1996 dalam pengawasan Eggi Sudjana dan partners’. “Penetapan eksekusi sudah jelas. Kami ingin mengambil hak kami. Jika dalam waktu satu minggu tak digubris, maka kami akan buat laporan pada kepolisian untuk disegel dengan garis polisi,” terangnya.
Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengaku adanya klaim tersebut tak akan berpengaruh kepada proses pembangunan Gedung DPRD. Sebab, Pemkot Bogor mempunyai dasar hukum atas kepemilikan lahan tersebut. Ia pun enggan berkomentar banyak. Namun, ia merasa heran atas klaim warga tersebut. “Kan aneh kenapa baru sekarang. Padahal dulu puluhan tahun digunakan RPH dan kenapa tidak dari dulu mengklaimnya,” ujar Usmar.
Jika warga yang mengklaim lahan tersebut mempunyai dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat, kata Usmar, seharusnya melapor ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor agar bisa dibuktikan di pengadilan. “Bagus kalau dia mau mengadukan. Nanti dibuktikan di pengadilan karena kami juga memiliki dasar hukum yang kuat yakni sertifikat dari BPN,” terangnya.
Ia menjamin proses pembangunan Gedung DPRD terus berjalan. Sebab, gedung DPRD harus selesai tahun ini. Hal senada diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Anggraeny Iswara. Menurut dia, tak ada yang perlu dikhawatirkan terkait lahan milik Pemkot Bogor yang saat ini sedang dibangun gedung dewan. Ia punya bukti kuat atas kepemilikan lahan tersebut. “Lahan pemkot yang saat ini dibangun Gedung DPRD sekitar 1.400 meter persegi dan semua itu terlampir dalam sertifikat yang dikeluarkan BPN,” katanya.
Agar permasalahan tersebut segera selesai, Anggraeny mengaku siap membuktikan di pengadilan untuk mengetahui sejauh mana data dan fakta yang dimilikinya tersebut. “Dasar hukum kami kuat, jadi apa lagi yang harus dipermasalahkan. Kalau masih mengklaim, nanti saja lihat di pengadilan,” tuturnya.

(mam/c/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *