SHARE

METROPOLITAN – Keberadaan angkutan online juga jadi perhatian Pengamat Transpor­tasi Djoko Setijowarno. Karena, keberadaan angkutan online ini tidak sesuai dengan sejumlah konsep transportasi di sejumlah daerah, bahkan keberadaannya lebih banyak merugikan setiap daerah.

Pria yang bergabung dengan Masyarakat Transportasi Indonesia ini mengatakan, pemer­intah daerah (pemda) dapat menerima dan menolak ke­beradaan angkutan online tersebut. Sehingga jika ang­kutan online dianggap meng­gangu program trasnportasi maka Pemkot Bogor dapat me­nolak kehadirannya. “Seperti di Surakarta mereka menolak angkutan online karena dianggap merusak konsep transportasi yang sudah ada. Pemkot Bogor juga bisa menolak karena Pem­kot Bogor tidak ada kewajiban menerimanya,” ujarnya kepada Metropolitan. ­

Djoko juga mengaku sering berbicara tentang keberadaan angkutan online di beberapa daerah, karena menurutnya visi angkutan tersebut sangat berbeda dengan program transportasi yang digagas oleh pemda. Walaupun bagi masyarakat pengguna ang­kutan online memang dapat menguntungkan karena bisa dijemput dari pintu dan dian­tar sampai pintu, tetapi bagi pemda jelas sangat rugi ter­lebih karena angkutan online ini tidak memiliki trayek bebas mau kemana pun. “Dengan ini seharusnya membuat pemer­intah evaluasi, karena me­mang idealnya transportasi ini berbasis IT,” terangnya.

Jika Pemkot Bogor akan melarang angkutan online beroperasi di wilayahnya, hal tersebut merupakan kebijakan daerah masing-masing. Kare­na menurut Djoko setiap dae­rah mempunyai kemandirian untuk menata transportasi asalkan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. “Oleh sebab itu transportasi umum harus bisa menjangkau pe­rumahan-perumahan. Karena salah satu alasan masyara­kat menggunakan angkutan online adalah tidak adanya angkutan umum yang masuk ke perumahan,” paparnya.

(mam/b/feb/dit)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY