Sssttt.. Diduga Ada Jual Beli Proyek

by -

METROPOLITAN – Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Katulampa yang dila­kukan PT Indobangun hingga kini belum selesai. Pa­dahal proyek tersebut seharusnya selesai pada akhir Desember 2016. Namun karena diduga ada proyek jual beli dan proses perizinannya yang sangat rumit, maka proyek pembangunan SPAM tersebut masih dilaksanakan hingga saat ini.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor Dodi Setiawan mengatakan, pembangunan SPAM tersebut seharusnya selesai tepat waktu pada akhir Desember. Sebab ang­garan yang digunakan adalah tahun 2016. Namun ada adendum sehingga pembangunan SPAM tersebut dianggarkan lagi pada tahun selanjutnya. “Ini memang adendum maka kami harus lihat adendumnya seperti apa. Jangan sampai pembangunan SPAM ini berdampak kepada bantuan yang nantinya kan diterima Kota Bogor karena pembangunan SPAM ini dari DAK,” ujarnya kepada Metropolitan.
Politisi Demokrat ini berharap ada pengawasan yang ketat dari Pemkot Bogor atas pembangunan SPAM tersebut. Sehingga proyek yang nantinya akan digunakan PDAM tersebut akan cepat selesai. “Proyek pembangunan ini memang harus dikawal dengan baik jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran cukup besar ini mangkrak,” terangnya.
Karena lambatnya pembangunan proyek SPAM tersebut, Dodi mengaku akan melakukan sidak bersama sejumlah anggota Komisi C yang lainnya. “Kami pasti akan tinjau lokasinya apalagi ini berkaitan kepentingan masyarakat,” paparnya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor Yus Ruswandi. Menurutnya, setelah komisi C mengadakan rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) memang ada faktor yang jadi penghambatnya adalah belum keluarnya perizinan dari pihak Jasa Marga mengenai sewa menyewa lahan yang akan digunakan sebagai tempat penanaman pipa. Kesalahannya ada pada Dinas Perkim yang sejak awal tidak memperhitungkan adanya proses perizinan tersebut. “Tidak diperhitungkan sejak proses perencanaan awal. Permasalahannya Pemkot Bogor harus jemput bola, secepatnya datang ke Jasa Marga. Karena ini akan menjadi penghambat di lapangan,” paparnya.
Ada kesalahan yang dilakukan dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang dilakukan PDAM Tirta Pakuan dan Dinas Perkim. Ada yang luput dalam perencanaan tersebut, yakni persoalan pipanisasi. Karena tidak diperhitungkan sejak awal dan berdampak pada molornya pelaksanaan pembangunan. Jika pelaksanaan proyek tidak rampung pada 18 Februari mendatang, maka Dinas Perkim diminta mengevaluasi mengenai keterlambatan tersebut. Sehingga, nantinya terlihat ada faktor kesengajaan atau tidaknya yang dilakukan oleh pihak pelaksana, jika memang ada faktor kesengajaan maka berpotensi di-blacklist.
Mengenai informasi adanya jual beli proyek yang ada di internal PT Indobangun, dirinya menganggap tidak berwenang untuk masuk ke ranah tersebut. Kecuali, ada aduan dari masyarakat kepada Komisi C mengenai hal-hal tersebut dengan dilengkapi dokumen yang sah. “Maka tidak sedalam itu, kami hanya melakukan sejauh mana mereka mengerjakan dan ada masalah apa. Kami tentunya mendorong supaya pekerjaan itu cepat selesai,” jelasnya.
Yus mengaku akan merespons jika memang ada aduan dari masyarakat mengenai pengerjaan proyek tersebut. Karena, ia menilai pengerjaan itu akan berdampak pada pelayanan masyarakat berkaitan dengan suplai air minum yang ditetapkan PDAM Tirta Pakuan.

(mam/b/els/dit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *