Link Banner

Predikat kota terburuk se-dunia bagi pengendara versi Waze pada 2016 masih terngiang di telinga. Ini pula yang membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tancap gas melakukan gebrakan. Setelah mener­apkan Sistem Satu Arah (SSA), kini penambahan trayek baru angkot hingga ke kampung-kampung pun dilakukan. Lewat peluncuran program rerouting, pemerintah sengaja membuat jalur anyar untuk mengurangi penumpukan di ten­gah kota. Lalu, akankah rencana ini berja­lan mulus? Atau justru makin semrawut?

UNTUK mengurai kemac­etan yang selama ini belum terselesaikan, Pemkot Bogor akhirnya meresmikan pro­gram transportasi rerouting. Dalam rerouting tersebut Pemkot Bogor menggeser sejumlah angkutan yang ada di tengah kota menjadi feeder yang nantinya akan menjang­kau sejumlah wilayah yang belum terjangkau angkot.

Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, memang se­lama ini kemacetan menjadi persoalan yang belum bisa terselesaikan olehnya. Na­mun dengan adanya program rerouting ini, Bima berharap dapat mengurangi kemac­etan yang ada di pusat Kota Bogor. Karena dengan begitu angkutan di pusat kota akan beralih ke wilayah pinggiran. “Ini merupakan reformasi an­gkot setelah berbadan hukum dan rerouting ini dijalankan tahapan demi tahapan sampai nantinya ke konversi angkot,” ujarnya kepada Metropolitan.

Dengan rerouting ini, ang­kot yang sebelumnya hanya menjangkau 40 persen, bisa bertambah menjadi 85 persen. Terobosan ini juga diyakini dapat mengurangi beban an­gkutan di pusat kota. “Setelah launching ini, 2-3 minggu tahap stikerisasi. Angkot yang sudah dipasangi stiker bisa beroperasi sesuai trayek ba­runya menjadi feeder. Setelah itu baru persiapan menuju konversi. Tiga angkot yang ada akan diganti menjadi Transpakuan. Nanti, operator trayek tengah ini diberikan pil­ihan mau beroperasi di pusat kota atau digeser ke pinggir menjadi feeder,” terangnya.

Pemkot Bogor akan mem­berikan waktu sekitar enam bulan dan Bima juga berharap selama waktu yang diberikan sudah ada bus yang bisa beroperasi untuk menghen­tikan angkot di jalur tengah.

“Operator-operator ini akan ada kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan ar­mada bus, lalu mengajukan subsisdi ke Pemkot Bogor lalu akan kita anggarkan. Dan semua ini akan kita realisa­sikan pada 2017,” paparnya.

Sesuai dengan Surat Kepu­tusan Kepala Dinas Perhubun­gan Kota Bogor Nomor 800/Dishub tentang rute lintasan trayek angkutan perkotaan ada tujuh trayek baru dibuat Pemkot Bogor. Rute itu akan dilalui angkutan massal beru­pa bus.

Sedangkan, sebanyak 30 trayek lainnya akan dilalui feeder atau angkutan peng­umpan yang akan disebar ke kampung-kampung. Totalnya mencapai 2.712.

Peluncuran program ini pun langsung mendapat reaksi warga. Lewat media sosial banyak netizen mengomen­tari rencana Walikota Bogor melebarkan trayek angkot ke kampung-kampung.

Ada yang setuju, ada pula yang bingung dengan makin banyaknya trayek angkot di Kota Bogor. “Jadi kalau dari Laladon ke Taman Kencana naik apa yaa? ? #bingung,” tulis pemilik akun Atika Ma­yang Sari.

Tak hanya itu, ada pula ne­tizen yang mempertanyakan rencana pemkot memindah­kan angkutan ke kampung-kampung. Akankah sesuai tujuan atau hanya memind­ahkan kemacetan dari pusat kota ke pinggiran?

“Lieuuurrrr klo bru liat bgini mah… klo mang jadi sosial­isasinya kudu pooll2n,,secara orng Bogor klo baru liat begini juga pasti keder mw kmn2,,, makin banyak ang­kot — makin banyak daerah yg terjangkau,,tapi semoga jumlahnya juga dihitung lah pak wali,,jgn smp overload..blm lgi skrng ada angkutan online yg fleksibel,,nah itung itungan jmlah kudu tepat jg…. rute2 baru beberapa ad yg kaya’y ruas jalannya masih sempit,,,dikondisikan lah. cc pak wali Bima Arya” tulis ne­tizen di laman Facebooknya.

Pandangan serupa juga diutarakan Sekjen Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P3KP) Rudi Jaenudin. Menurut Rudi, ren­cana Pemkot Bogor memind­ahkan angkot ke pingiran kota tidak bisa main-main. Apalagi, ini menyangkut hajat hidup sopir angkot.

“Artinya pemerintah tidak bisa seenaknya memindah­kan angkutan begitu saja ke pelosok. Jangan sampai ren­cana ini hanya memindahkan kemacetan dari pusat kota ke pinggiran,” katanya.

Ia pun menyoroti soal infra­struktur jalan di Kota Bogor yang cenderung sempit dan bergelombang. Rudi kha­watir, penyebaran angkot ke kampung-kampung hanya menimbulkan masalah baru.

“Sekarang begini, kondisi jalan di kota itu tidak seperti kabupaten. Di kota itu jalannya sempit. Enggak dimasuki ang­kot saja sudah padat, gimana kalau disesaki angkot. Jangan-jangan tambah semrawut,” cetusnya.

Untuk itu, selama enam bulan ke depan ia berharap pemerintah bisa meyakinkan warga Bogor jika kebijakan­nya melakukan penggeseran angkot adalah solusi tepat.

“Jangan seperti SSA, ka­sihan sopir penghasilan­nya berkurang. Sudah gitu, macetnya juga sama di ping­giran,” sindirnya.

Salah satu infrastruktur jalan yang dianggap bakal menim­bulkan kemacetan panjang yakni Jalan Empang yang akan dilintasi trayek 01 Jurusan Cipinang Gading- Peruma­han Yasmin. Selain jalannya sempit, kontur jalan juga ber­gelombang hingga kemac­etan tak terhindarkan.

Menjawab itu, Tim Percepa­tan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Yayat Su­priatna mengatakan, penataan transportasi perlu dilakukan secara bertahap. Menurutnya, dengan masuknya angkot ke kampung akan menumbuh­kan roda perekonomian yang ada di pinggiran. Sehingga, Kota Bogor bisa ramai sampai ke wilayah pelosok.

“Paradigmanya harus di­ubah menjadi positif. Justru dengan angkot ke kampung-kampung nantinya seluruh wilayah di Kota Bogor bisa jadi perkotaan. Dan, ini juga me­nambah jangkauan pelayanan angkot dari semula 45 persen jadi 80 persen,” terangnya.

Soal infrastruktur jalan, Yayat mengatakan jika pemerintah secara bertahap akan mem­bangun struktur jaringan jalan dan jaringan angkutan. “Me­mang pemerintah agak telat mmebangunnya. Tapi, tentu pembangunan struktur jalan ini pun telah direncanakan. Hanya waktunya saja bertahap,” tan­dasnya.

(mam/rez/d/feb/dit)

Link Banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here