SHARE

METROPOLITAN – Usulan moratorium atau penghentian sementara pemberian Penyer­taan Modal Perusahaan (PMP) ditolak Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor. “Dasarnya apa? Disuruh mandiri tidak mungkin bisa. Mana ada. Jang­ankan daerah, di pusat saja masih ada PMP. Saya pribadi dari Fraksi Gerindra menolak rencana moratorium itu,” kata Iwan Setiawan yang juga wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut Iwan, fungsi pendi­rian perusahaan di lingkup pemerintahan dapat dilihat dari aturan yang mengikatnya melalui peraturan daerah (per­da). Pertama pelayanan dan kedua Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga meskipun moratorium dilakukan, dasar­nya apa? Apakah dasar itu berdampak terhadap masyara­kat luas? “Kalau memang ber­dampak merugikan bagi ma­syarakat luas tentu kita setuju. Namun kalau sebaliknya, ma­lah akan menghambat kinerja BUMD. Kalau tidak ada mending tidak usah,” ucapnya.

Iwan menjelaskan, morato­rium itu adalah pemberhen­tian sementara aturan yang sudah ada. Sedangkan total keseluruhan BUMD di Kabu­paten Bogor ada tujuh peru­sahaan daerah. Maka jika wa­cana ini hanya untuk tak me­realisasi PMP bagi PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM), PDAM serta Bank Jabar Banten (BJB) Kabupaten Bogor, sebaiknya wacana itu diganti menjadi penolakan, bukannya morato­rium. “Kalau menurut saya, lebih pantasnya menolak, bu­kan moratorium. Tetapi me­nolak juga harus dengan asumsi dasar yang kuat,” jelas dia.

Ia melanjutkan, persoalan di PT LKM sudah jelas akibat ma­najemennya. Namun jika PMP distop atau tak diberikan, ter­bayang uang yang sudah be­redar di luar jika tak dikelola akan hilang sendirinya. “Mana mau orang bekerja tanpa di­gaji. Sedangkan kerjaan me­reka sendiri untuk mengurusi utang di luar. Untuk LKM tetap harus ada penanganan khusus dan tidak bisa dimatikan. Ma­kanya mereka perlu disuntik penambahan anggaran,” tu­turnya.

Lalu, untuk PDAM Tirta Ka­huripan Kabupaten Bogor tak mungkin PMP tak diberikan. Sebab, perusahaan itu memi­liki target yang harus disele­saikan. Yakni mengaliri air ke 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. “Saat ini mereka baru mengaliri ke-25 kecamatan. Lalu, bagaimana mereka bisa menambah saluran kalau tidak ada suntikan dana dari deviden, bantuan luar hingga PMP? Mau berbenturan dengan rakyat kalau ditahan?” tanyanya.

(rez/b/els/run)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY