Tahun Depan Pemkab Fokus Sejahterakan Warga

by -

METROPOLITAN – Tahun depan Pe­merintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak memasukkan proyek pembangunan atau kegiatan infrakstruktur jadi program prioritas pada 2018 mendatang. Hal itu diketahui saat pemkab menghelat ke­giatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabu­paten Bogor 2018 di Gedung Tegar Beriman, kemarin pagi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangu­nan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupa­ten Bogor Syarifah Sofiah menjelaskan, sesuai tema yang dihelat dalam mus­renbang kali ini, kegiatan infrastruktur tak menjadi program prioritas pada tahun mendatang. Melainkan lebih ke­pada kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.

Namun jika ada usulan yang memang dianggap sangat penting, tetap masih dapat diakomodasi Pemkab Bogor. “Sebenarnya tidak masalah jika bidang infrastruktur tak masuk tema saat ini, sebab infrastruktur hanya ada pada 2017. Tetapi jika ada kasus sudah proses berulang-ulang tetapi Pemkab Bogor belum melakukan eksekusi, kita terima. Sebab, dampaknya sangat be­sar,” kata Syarifah.

Ia melanjutkan, begitu juga permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan infra­struktur, tetap menjadi priori­tas Pemkab Bogor. Semisal ada masyarakat yang sakit karena infrastrukturnya yang terbatas serta daerah tersebut terpantau tinggi kemiskinan atau kese­hatannya rendah, tetap diu­payakan untuk dianggarkan. “Saat ini tema secara ekspilisit tidak menyebut infrastruktur. Tetapi jika sangat diperlukan untuk mengentaskan kemisk­inan dan kesehatan, itu akan menjadi pertimbangan utama,” ucap dia.

Ia menambahkan, alasan Pemkab Bogor tak memprio­ritaskan infrastruktur karena angka kesejahteraan yang masuk target 25 penciri serta provinsi masih rendah. Kare­nannya, perlu dilakukan in­tervensi dalam melakukan penyelesaian kesejahteraan sosial.

“Walaupun saya sadari satu tahun tidak akan selesai, te­tapi kita memulai prioritaskan kesejahteraan, pendidikan dan kemiskinan. Secara evaluasi kinerja, ekonomi Kabupaten Bogor masih bagus. Tetapi gambaran kesejahteraan so­sialnya kurang bagus. Wajar karena masyarakat kita ba­nyak dan tersebar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ko­misi IV DPRD Kabupaten Bo­gor Wasto Sumarno menilai pelaksana musrenbang yang dilakukan Pemkab Bogor cu­kup bagus. “Ada kemajuan dengan dibuat per dinas. Pengusul langsung bisa me­masukkan usukan ke SKPD,” kata Wasto.

Menurtnya, hasil musrenbang dalam forum gabungan terse­but terlihat jika penyerapan dari kecamatan tak sejalan dengan tema. Di mana mayo­ritas semua usulan merupakan infrastruktur.

“Teknokratik yang disusun dinas harus bisa memenuhi temanya. Jika kecamatan usu­lannya infrastruktur, ini untuk kesejahteraan sosial, pendidi­kan karakter dan pemudanya,” ungkapnya.

(rez/b/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *