Tahun Depan Pemkab Fokus Sejahterakan Warga

by -

METROPOLITAN – Tahun depan Pe­merintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak memasukkan proyek pembangunan atau kegiatan infrastruktur jadi program prioritas pada 2018 mendatang. Hal itu diketahui saat pemkab menghelat ke­giatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabu­paten Bogor 2018 di Gedung Tegar Beriman, kemarin pagi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangu­nan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupa­ten Bogor Syarifah Sofiah menjelaskan, sesuai tema yang dihelat dalam mus­renbang kali ini, kegiatan infrakstrukturtak menjadi program prioritas pada tahun mendatang. Melainkan lebih kepada kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial. ­

Namun jika ada usulan yang memang dianggap sangat penting, tetap masih dapat diakomodasi Pemkab Bogor. “Sebenarnya tidak masalah bidang infrastruktur tak masuk tema saat ini, infrastruktur ha­nya ada pada 2017. Tetapi jika ada kasus sudah proses beru­lang-ulang tetapi pemkab belum melakukan eksekusi kita terima, karena dampaknya sangat besar,” kata Syarifah.

Menurut Syarifah, begitu juga permasalahan kesejahte­raan sosial yang diakibatkan infrastruktur tetap menjadi prioritas Pemkab Bogor. Semis­al ada masyarakat yang sakit karena infrastrukturnya yang terbatas serta daerah tersebut terpantu tinggi dan kemiskinan atau kesehatannya rendah, tetap diupayakan untuk diang­garkan. “Saat ini tema secara ekspilisit tidak menyebut in­frastruktur, tetapi jika sangat diperlukan untuk mengentas­kan kemiskinan dan kesehatan itu akan menjadi pertimbangan utama,” ucap dia.

Ia menambahkan, alasan Pemkab Bogor tidak mem­prioritaskan infrastruktur ka­rena angka kesejahteraan yang merupakan masuk target 25 penciri serta provinsi masih rendah. Karenannya, perlu dila­kukan intervensi dalam mela­kukan penyelesaian kesejah­teraan sosial. “Walaupun saya sadari satu tahun tidak akan selesai, tetapi kita memulai prioritaskan kesejahteraan, pendidikan dan kemiskinan. Secara evaluasi kinerja eko­nomi Kabupaten Bogor masih bagus tapi gambaran kesejah­teraan sosialnya kurang bagus, wajar karena masyarakat kita banyak dan tersebar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno menilai pelaks­ana musrenbang yang dilaku­kan Pemkab Bogor cukup bagus. “Ada kemajuan dengan dibuat per dinas. Pengusul langsung bisa mermasukkan usulan ke SKPD,” kata Wasto.

(rez/b/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *