METROPOLITAN – Jelang Pilkada DKI, Kapolri menginstruksikan agar jajaran polda menahan pengerahan massa ke ibukota. Tiga polda telah mengeluarkan maklumat soal larangan pengerahan massa saat hari pencoblosan 19 April, besok. Termasuk pengerahan massa untuk ikut aksi Tamasya Al-Maidah. Di antaranya Polda DKI Jakarta, Polda Banten dan Polda Jawa Barat (Jabar).

Kepala Kepolisian Daerah Jabar Anton Charliyan melarang warga Jabar mengganggu ketertiban pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua, Rabu (19/4). Polda Jabar mendeteksi akan terjadi mobilisasi massa masyarakat Jabar untuk bergerak ke DKI Jakarta dalam tajuk Tamasya Al-Maidah.
“Saya mohon masyarakat Jabar untuk tidak berangkat ke sana. Mohon ulama, pemerintah daerah juga bergerak untuk mengimbau warganya untuk tidak ke sana,” ujar Anton.

Menurut Anton, agenda mobilisasi massa ke Jakarta sudah terindikasi dipolitisasi. Anton pun meminta warga Jabar tidak mencampuri urusan Pilkada Jakarta dan lebih konsentrasi membangun daerah lain. Jika warga Jabar memaksa datang ke Jakarta, Polda Jabar siap melakukan pencegahan.

“Tidak usah mengurusi urusan rumah tangga orang. Karena berangkat ke Jakarta setelah kita analisis tidak ada tujuan lain, hanya tujuan politik. Apakah anda senang, misalnya Pilkada Tasikmalaya, tetapi orang Garut ikut campur? Itu namanya tidak etis, dari sisi budaya tidak etis. Dari sisi hukum juga ada kepentingan tertentu,” ucap Anton.

Menurut dia, berdasarkan analisa Polda Jabar, saat ini sudah ada sebagian kelompok yang sudah memobilisasi massa untuk bertolak ke Jakarta pada 19 April mendatang. Polda Jabar pun telah menyiapkan 600 personel untuk berjaga di jalur perbatasan dan penyangga ibukota untuk menahan massa yang memaksa datang ke Jakarta. “Kalau saat ini tahapannya tidak perlu sampai pemeriksaan, cukup himbauan saja, kita sadarkan mereka. Diurungkan niatnya, karena kalau ke Jakarta itu lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya,” ujarnya.

Larangan kapolda juga disampaikan dalam bentuk maklumat yang ditandatangani per 17 April 2017. Kapolda Jabar melalui Kabid Humas Polda Jabar Yusri Yunus di Tasikmalaya menyebutkan ada tujuh poin maklumat Kapolda Jabar tentang larangan melakukan perbuatan yang dapat menganggu ketertiban umum jelang Pilkada DKI Jakarta

Sementara itu, Kabag Humas Polres Bogor AKP Ita Puspita Lena mengatakan, untuk jumlah pasukan dan Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang akan diturunkan dalam Pilkada DKI nanti belum terdata. Bahkan, untuk status siaga pun belum diturunkan atau ditetapkan. “Belum, nanti dikabarin ya kalau sudah lengkap jumlah dan status siaga,” kata Ita.

Namun demikian, Ita meyakinkan saat ini Polres Bogor tengah menghitung penempatan ploting atau tempat lokasi untuk anggota dalam mengawal Pilkada DKI nanti. “Ini sedang menghitung penempatannya,” ujarnya.

(rez/c/feb/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here