BANDUNG – Pengelolaan jalan na­sional di Jawa Barat diharapkan bisa melibatkan banyak pihak. Hal ini di­rasa penting untuk mempercepat per­baikan jalan nasional yang rusak.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa me­nambah jumlah balai pemeliharaan jalan di Jawa Barat. Pasalnya, saat ini terdapat 40 persen jalan nasional yang kondisinya rusak parah dan membu­tuhkan perbaikan segera.

Namun, berdasarkan kewenangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa melakukan apapun untuk mem­perbaikinya. ”Jalannya banyak yang rusak, silakan keliling, ke Cirebon, di Pelabuhan 2, Sumedang atau tempat lainnya,” kata Daddy di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Dia menilai, untuk mengatasi ini ha­rus ada solusi agar kerusakan jalan bisa segera ditangani. Terlebih, banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa jalan tersebut jalan nasional.

Untuk mengatasi ini, lanjut Daddy, seharusnya pemerintah pusat menam­bah jumlah balai yang ada di Provinsi Jawa Barat agar kondisi jalan nasional yang rusak bisa terawasi.

”Masa jalan nasional yang rusak di­biarkan sampai berbulan-bulan, ma­syarakat kan tahunya itu jalan ada di Provinsi Jabar,” sesalnya.

Selain itu, pemerintah pusat bisa memberikan kewenangannya melalu dana hibah ke balai-balai milik pro­vinsi agar bisa dilakukan swakelola pada pemeliharaan jalan.

Daddy menambahkan, usulan ini sudah disampaikan Komisi IV ke pe­merintah pusat.

”Tetapi saat evaluasi Laporan Kete­rangan Pertanggungjawaban (LKPj) tadi sudah disampaikan kembali ke Kepala Dinas Bina Marga agar ditindak lanjuti keinginan ini,” ujarnya.

(adv)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here