SHARE

METROPOLITAN – Terkuaknya rekaman Camat Ciawi Bambang Setiawan me­minta LSM turun tangan mengurus per­soalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tiga desa di wilayah Selatan Kabupaten Bogor terus berlanjut. Badan Kepega­waian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor berencana memanggil Bambang untuk melakukan klarifikasi mengenai rekaman tersebut. “Nanti kroscek dulu. Jika memang ada pelanggaran, sanksinya mengacu Peraturan Pemerin­tah (PP) Nomor 53 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS),” kata Kepala BKPP Kabupaten Bogor Da­dang Irfan.

Menurutnya, ada dua kategori sanksi yang bisa dikenakan kepada camat jika terbukti melakukan pelanggaran berat sebagai PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2015. Baik itu sanksi berupa pemecatan atau pem­berhentian sebagai PNS. “Kalau menggunakan LSM untuk ke­pentingan pribadi, tentu masuk kategori sanksi berat. Tetapi kita mau panggil dulu, karena saya sendiri belum mendengar rekaman percakapan dia dengan LSM itu,” ucap dia. Namun jika camat meminta bantuan LSM untuk ikut mengawasi program RTLH dapat berjalan secara baik dan benar, maka itu tidak men­jadi persoalan. Karena sebagai pengawas segala kegiatan desa, terutama penggunaan angga­ran, hal tersebut tidak menjadi masalah. “Kalau untuk menga­wasi tidak masalah. Tetapi kalau indikasi kepentingan pribadi, ini yang bisa kena sanksi. Makanya saya mau dengar dulu percaka­pannya,” lanjutnya.

Dadang mengimbau masy­arakat, khususnya yang berada di Desa Citapen, Cibedug dan Telukpinang, agar tidak tersulut emosi dengan rencana meng­geruduk kantor Kecamatan Ciawi pada Senin (22/5) men­datang. Sebab, persoalan ini akan ditangani pihaknya. “Sebaiknya warga bersabar menunggu kami memintai keterangan dulu dari Bambang,” ujarnya.

Sebelumnya, beredarnya re­kaman Bambang Setiawan yang meminta LSM turun tangan mengurus persoalan RTLH di tiga desa berbuntut panjang. Puluhan warga dari Desa Cita­pen, Cibedug dan Telukpinang melakukan aksi unjuk rasa di Tapos, Desa Citapen, Kecama­tan Ciawi, kemarin. Aksi ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memindahkan Bambang Se­tiawan dari Kecamatan Ciawi.

Pantauan di lapangan, mas­sa melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat berbeda. Per­tama di depan kantor Desa Citapen, kemudian di Jalan Tapos dekat tempat perekaman KTP-el. Dalam jalannya aksi demonstrasi, massa sempat menginjak-injak foto camat hingga membakarnya. Massa juga membawa spanduk dan poster bertuliskan ‘Camat Ci­awi Lebih Layak Jadi Calo’ dan ‘Ganti atau Kami Hakimi’.

Tak hanya itu, massa juga sem­pat memutar rekaman percaka­pan camat dengan salah seorang LSM terkait adanya keganjilan dalam pemberian dana RTLH di Desa Telukpinang, Citapen dan Cibedug. “Persoalan ini bukan hanya menyinggung kepala desa tapi juga sudah menjadi urusan masyarakat. Kami seba­gai warga yang melaksanakan pembangunan RTLH maupun raskin dengan baik merasa sakit hati diorderkan atau dijerumus­kan ke LSM,” teriak salah seorang Ketua RW Aziz dalam orasinya.

Sementara itu, Bambang Se­tiawan mengklarifikasi terkait perbincangan dalam rekaman berdurasi tujuh menit delapan detik tersebut. Menurut dia, rekaman itu sudah islah. Dalam artian sudah tidak ada masalah lagi. Sebab, persoalan ini sudah dimediasi dengan seluruh ke­pala desa yang dimoderatori aparat kepolisian dari Polsek Ciawi. Ia meminta masyarakat jangan mudah terpancing dengan hasutan dari segelintir pihak untuk melakukan aksi unjuk rasa. “Mohon masyarakat jangan mudah terpancing. Se­mua tidak ada apa-apa,” kata Bambang.

(rez/b/els/run)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY