Disperindag Godok Revisi Perda No 11 Tahun 2012

by -

METROPOLITAN – Dinas Perindu­strian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bogor saat ini tengah me­revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Pusat Per­belanjaan Pasar Tradisional dan Toko Modern yang tersebar di wilayah Bumi Tegar Beriman.

Hal itu dilakukan mengingat semakin berkembangnya pembangunan mini­market di berbagai wilayah di Kabu­paten Bogor. Sehingga diharapkan hasil godokan revisi ini dapat mem­buat pelaku usaha di sekitar toko mo­dern tak terpengaruh dan resah atas keberadaan toko tersebut.

Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan Wahyu Hendra Guntara mengatakan, saat ini terdapat 748 minimarket seperti Indomart, Alfamart, Ceriamart dan lainnya. Semen­tara pada pusat perbelanjaan seperti Giant, Ramayana, Hy­permart, dan Carefour terdata seba­nyak 16 titik lokasi. “Ke depan setelah revisi ini tak akan ada lagi penam­bahan kuota bagi pelaku usaha toko modern dan pusat perbelanjaan se­perti ini,” terang Wa­hyu kepada Metropolitan.

Pember­hentian itu, sambung Wahyu, kare­na ba­ny­ak dari warga yang memiliki usaha kecil menengah yang sangat perlu diperhatikan. “Saya berharap dengan kajian penataan dan pendataan ini dapat membuat perilaku adil antara toko modern dengan pelaku usaha tersebut. Tak hanya itu, diharapkan membuat ma­syarakat antusias menjalankan usaha mereka agar tercipta masyarakat yang mandiri,” paparnya.

Selain pasar modern, lanjut dia, pi­haknya perlahan akan menata kem­bali Pedagang Kaki Lima (PKL) di be­berapa lokasi di Kabupaten Bogor yang ditengarai titik rawan kemacetan lalu lintas. “Untuk penataan PKL, kami akan mengarah pada wilayah Kecamatan Citeureup. Sebab di wilayah itu masih semrawut. Kita akan bekerja sama dengan PD Pasar untuk merelokasi PKL agar wilayah itu tertata dengan baik,” ujar­nya.

Selain itu, pihaknya juga akan mem­bina pelaku UKM di lokasi tersebut. Hal tersebut agar mereka memiliki syarat berjualan. Di antaranya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). “Bia­sanya kan mereka asal saja apabila berjualan dan tidak mengantongi izin. Jadi, kami akan bina dan arahkan juga agar mereka memiliki syarat ber­jualan,” pungkasnya.

 (yos/b/ram/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *