Perempuan Usia 15 Hingga 64 Tahun Pernah Alami Kekerasan Seksual

by -

METROPOLITAN – Satu dari tiga perempuan usia 15 hingga 64 tahun atau sekitar 28 juta orang pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual.

Secara presentase didapat 18,25 persen pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual oleh pasangannya, 31,74 persen pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual pernah/sedang memiliki pasangan, dan 42,71 persen pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual, belum pernah memiliki pasangan.

Ironisnya sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

Presentase yang sangat mengkhawatirkan ini tercatat oleh Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016, hasil kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengingat kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar sinergi pemerintah yang konkrit, tetapi juga dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Komitmen mengentaskan tindak kekerasan pada perempuan telah dicerminkan Kemen PPPA melalui program Three Ends (Tiga Akhiri) yaitu: Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; Akhiri perdagangan orang; Akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan.

“Ketiga agenda tersebut harus berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga di daerah-daerah pun harus teragenda yang dilaksanakan secara terprogram, konsisten, dan berkesinambungan. Maka dari itu dibutuhkan harmonisasi upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” kata Vennetia R Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA dalam rilisnya.

Untuk mendukung suksesnya agenda Three Ends ini, bukan saja dituntut kemampuan teknis, melainkan juga kemampuan managerial yang dapat menggerakkan potensi dan sumber daya pembangunan di daerahnya, termasuk upaya dan kerja sama dengan private sector dan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi di daerahnya.

Untuk optimalisasi pelaksanaan program perlindungan hak perempuan, maka perlu dukungan kebijakan daerah pada tataran pelaksanaannya.

Meskipun demikian, kebijakan yang diambil daerah haruslah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Harus ada koordinasi antar tingkatan pemerintahan, dari pusat dan daerah, agar urusan-urusan pemerintahan dapat terselenggara secara optimal.

Kemen PPPA perlu melakukan Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Hak Perempuan Tingkat Nasional Tahun 2017, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan perlindungan hak perempuan, khususnya mengenai pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban kekerasan melalui implementasi kebijakan nasional dan daerah terkait perlindungan hak perempuan.

Dengan tema “Melindungi Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang menuju Indonesia Hebat” Tahun 2017, rapat koordinasi teknis ini sebelumnya telah dilakukan di Kawasan Indonesia Barat yang berpusat di Batam dan kini dilanjutkan di Kawasan Indonesia Tengah yang terdiri dari wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Bali dan juga NTB.

Rapat koordinasi teknis Kawasan Indonesia Tengah ini berpusat di Hotel Grand Senyiur Balikpapan tepatnya dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2017.

“Melalui Rakortek ini, kami berharap para pemangku kepentingan (stake holders) untuk saling membantu, bersinergi, bergandeng tangan, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi, tidak lagi terjadi di Indonesia, yang diawali dengan langkah konkrit kita di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota,” kata Venne.

Sumber : tribunnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *