SHARE

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Ke­menterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pemban­gunan Nasional untuk melakukan kajian mendalam terkait pemin­dahan Ibu Kota Negara ke Kota Palangkaraya.

Walau wacana dominan peluang Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai Ibu Kota RI yang pernah diwacanakan Pemerin­tah Orde Baru, tetap terbuka. ­

Tiga Skenario

Peluang Kecamatan Jong­gol dikatakan masih terbuka, karena terkait dengan Pemer­intahan Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono yang pernah mengajukan tiga skenario pemindahan ibu kota.

Tiga skenario ini dikembang­kan karena pemindahan ibu kota merupakan sebuah kerja besar, yang bertali-temali den­gan banyak hal mulai dari ket­ersediaan lahan dengan luas yang memadai, sampai ang­garan yang tidak kecil yang menurut perkiraan berkisar antara Rp1.000 – 1.500 triliun.

Tiga skenario yang dikem­bangkan itu pertama adalah skenario realistis, di mana ibu kota tetap di Jakarta. Namun untuk yang satu ini, harus ada pilihan kebijakan untuk menata, membenahi dan memperbaiki beberapa persoalan Jakarta, seperti kemacetan, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiski­nan urban, banjir dan tata ruang wilayah. Kebijakan ini harus diikuti dengan desentralisasi fiskal dan penguatan otonomi daerah untuk mengurangi ke­senjangan antardaerah.

Skenario kedua adalah ske­nario moderat. Dalam konteks ini, Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dip­isahkan dari ibu kota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibu kota negara karena faktor historis. Namun, pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru.

Karena itu, dibutuhkan kajian yang komprehensif perihal be­berapa opsi lokasi dari pusat pemerintahan baru ini. Tentu saja, perlu dipertimbangkan faktor jarak antara Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan baru, khususnya terkait dengan infrastruktur wilayah, jaringan transportasi yang terpadu, serta prasarana pendukung lainnya.

Adapun skenario ketiga adalah skenario ideal yang bersifat radikal. Dalam opsi ini, negara membangun ibu kota negara yang baru dan menetapkan pusat pemer­intahan baru di luar wilayah Jakarta, sedangkan Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis. Skenario radikal itu me­merlukan strategi perencanaan yang komprehensif dengan beberapa opsi penentuan calon ibu kota baru.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentunya akan keluar dengan sejumlah opsi. Namun, tidak tertutup kemungkinan Bappenas muncul dengan opsi sesuai skenario kedua yang pernah diajukan Presiden SBY.

Skenario kedua ini adalah skenario moderat. Artinya, Ja­karta akan tetap diletakkan sebagai ibu kota negara karena faktor historis, namun pusat pemerintahan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru, mungkin kota-kota satelit di luar Jakarta. Tentu saja dengan mempertimbangkan faktor jarak antara Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan baru, khususnya terkait dengan infrastruktur wilayah, jaringan transportasi yang terpadu, serta prasarana pendukung lainnya.

Wilayah yang terdekat den­gan Jakarta tentunya Jabode­tabekjur. Jika pilihannya sep­erti itu, maka Jonggol memiliki peluang lebih besar karena kota-kota satelit di sekitar Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur relatif sudah padat penduduk. Sementara Keca­matan Jonggol, Kabupaten Bogor, selain dekat dengan Jakarta, juga dikenal sebagai wilayah yang masih asri dan jauh dari kebisingan kota serta masih cukup banyak tersedia lahan yang cukup luas.

Tingkat kepadatan pen­duduk di wilayah ini juga tergolong masih rendah. Den­gan luas wilayah sebesar 97,2 Km2 dan jumlah penduduk sekitar 120 ribuan jiwa, ke­padatan wilayah ini hanya mencapai 1,300/Km2. Dengan kondisi semacam itu, wilayah Jonggol dimungkinkan untuk pengembangan infrastruktur dasar yang diperlukan bagi pembangunan Ibu Kota RI.

Di sisi lain, dari segi ang­garan, pengembangan Jong­gol sebagai Ibu Kota RI juga tidak terlalu memberatkan, dibandingkan dengan beban anggaran yang harus ditang­gung jika Palangkaraya dipilih sebagai Ibu Kota RI.

Jonggol bisa menjadi pilihan alternatif sebagai pusat pemer­intahan negara yang baru, sembari menuntaskan sistem transportasi Jakarta dengan pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT), subway dan busway yang terintegrasi dan pelaksanaan kebijakan pe­nataan ruang yang sesuai den­gan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penata­an Ruang Kawasan Jakarta, Bo­gor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabek Punjur).

Pemerintah juga sudah membenahi sistem transpor­tasi Jakarta yang terintegrasi dari dan ke kota satelit, sehing­ga akan memudahkan pemin­dahan pusat pemerintahan. Adanya jalan penghubung ini, memiliki fungsi peran strategis yang mampu mengurangi be­ban ibu kota negara yang kini dihuni oleh sekitar 10 juta jiwa. Dengan demikian diharapkan kawasan Jabodetabekjur bisa cepat berkembang menjadi kawasan hunian yang aman, nyaman dan produktif.

Realisasi skenario ketiga itu sudah ada presedennya yakni Belanda. Walaupun ibu kotanya tetap di Amsterdam, pemerin­tahan kerajaan dan sebagian fungsi pemerintahannya ada di Den Haag. Kasus serupa terjadi di Negeri Jiran Malaysia. Pusat administratif Malaysia sejak 1999 telah dipindahkan dari Kuala Lumpur ke Putera Jaya. Namun, Kuala Lumpur masih bersta­tus sebagai Ibu Kota Malaysia, sementara Putera Jaya yang lokasinya tak jauh dari Kuala Lumpur, diposisikan sebagai pusat administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, fungsi administratif pemerintahan dapat dikembangkan lebih op­timal karena lebih terpadu dan terkonsentrasi di Putera Jaya. Sebagai orang Bogor, kita tentu berharap ibu kota dipindahkan ke Jonggol yang belakangan juga sudah dibangun (walau belum selesai) akses jalan yang dikenal dengan Poros Tengah Timur yang membuka akses lebih luas ke luar Bogor. (*)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY