SHARE

METROPOLITAN – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal mengurangi jatah pembangunan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018  sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor mendapat

Kali ini sorotan datang dari anggota Banggar DPRD Kabu­paten Bogor Iswahyudi. Men­urutnya, tidak mungkin dalam satu tahun berjalan tidak ada yang namanya pembangunan, khususnya jalan. Sebab, jika melihat kondisi Kabupaten Bogor saat ini, masih banyak jalan-jalan yang belum terse­lesaikan. “Masa iya tidak ada pembangunan. Kalau tidak ada sama sekali itu salah,” katanya.

Iswahyudi meyakinkan, kalau pun benar Pemkab Bogor tidak memprioritaskan pembangu­nan jalan pada APBD 2018, DPRD melalui Banggar akan menganggarkan pembangunan jalan itu. Khususnya pembangu­nan Jalan Bojonggede–Kemang dan Jalan Klapanunggal–Bojong, Cikahuripan. “Kita akan dorong kalau tidak ada. Karena jalan itu sudah dibangun,” ucap ang­gota komisi III DPRD Kabupa­ten Bogor itu.

Iswahyudi merasa kemun­gkinan yang dimaksud tidak diprioritaskan Pemkab Bogor lebih ke pembangunan baru. Pemerintah lebih mempriori­taskan pada penyelesaian pengentasan kemiskinan dan beberapa target yang belum diselesaikan dalam 25 penciri Kabupaten termaju di Indone­sia.

“Saya rasa kalau jalan yang sudah dibangun namun belum diselesaikan itu akan diang­garkan. Kecuali usulan pembangunan jalan baru, itu baru tidak dianggarkan. Tapi menurut saya dua-duanya juga perlu dan mudah-muda­han tetap berjalan,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, hingga saat ini kondisi sementara target pendapatan dan belanja dae­rah 2018 Kabupaten Bogor masih mengalami defisit di angka sebesar Rp1,6 triliun atau 33,75 persen. Hal ini diketahui dari hasil penyampaian penyera­han laporan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Proritas Ang­garan Sementara (KUA-PPAS) 2018 ke DPRD Kabupaten Bo­gor, beberapa waktu lalu.

Rencananya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bogor dan Banggar DPRD Kabupaten Bogor akan mulai membahas defisit ini pada Senin (24/7). “Kemun­gkinan minggu depan, kalau sekarang kita sedang memba­has LKPj Bupati dulu. Pemba­hasan paling lama dilakukan dua minggu,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, ba­nyaknya usulan program yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 membuat anggaran belanja Kabupaten Bogor membeng­kak. Pemkab Bogor pun dika­barkan bakal mengurangi jatah pembangunan di APBD 2018 Kabupaten Bogor. “Nanti kita lihat urgensinya. Kalau penting baru kita anggarkan,” kata Bu­pati Bogor Nurhayanti usai menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut dia, dalam penyera­han laporan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Proritas Ang­garan Sementara (KUA-PPAS) 2018 ke DPRD Kabupaten Bo­gor sendiri, pihaknya sudah menyatakan program prioritas atau konsep yang dimiliki Ka­bupaten Bogor pada 2018 nanti masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Menyele­saikan atau menuntaskan seluruh target 25 penciri Kabupaten Bogor jadi program prioritas yang akan diselesaikan. “Kon­sep masih sama. Sudah ada yang tercapai dan belum,” ucap dia.

Selain itu, sambung Nur­hayanti, pemerintah juga akan mempersiapkan beberapa kegiatan pada 2018. Di anta­ranya mendukung terseleng­garanya Pilkada baik secara langsung maupun tidak langs­ung di Pilkada Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Bo­gor serta mempersiapkan penyelenggaraan Porda dan Peparda. “Kami juga telah me­nyiapkan serangkaian program kegiatan yang akan mendukung dengan baik, sukses dan su­asana kondusif,” imbuhnya.

Ia memperkirakan, pemba­hasan yang akan dilakukan eksekutif dan legislatif akan berjalan selama dua minggu. Setelah itu, akan keluar pokok-pokok fikiran yang nantinya jadi pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun RKPD. “Se­minggu atau dua minggu ini selesai,” ujarnya.

(rez/b/els/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY