SHARE

METROPOLITAN – Program Pendaftaran Tanah Sistema­tis Lengkap (PTSL) akan dilaksanakan di wilayah Bumi Tegar Beriman. Kabu­paten Bogor mendapatkan jatah sebanyak 80.000 berkas pertanahan. Jumlah itu pun diklaim paling banyak se- Jawa Barat (Jabar).

Bupati Bogor Nurhayanti mengaku senang dengan program pemerintah pusat, dalam hal ini pemberian ser­tifikat tanah gratis. Terlebih jumlah kuota untuk Kabu­paten Bogor yang terbesar di Jawa Barat maupun Indo­nesia. Apalagi, pemberian ini bisa menjadi peluang untuk menyejahterakan masyarakat dan perekonomian daerah. Sebab, sertifikat tersebut bisa dijadikan jaminan pemin­jaman modal usaha ke pihak perbankan. “Dalam waktu dekat saya akan terbitkan Peraturan Bupati dan masy­arakat cuma dikenakan biaya Rp150.000 dan ini termasuk sangat rendah apabila dibandingkan manfaat yang masyarakat dapatkan,” katanya. ­

Sementara itu, asisten Pe­merintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor Burhanudin menjelaskan, program PTSL merupakan program yang dilakukan untuk mengurangi sengketa di bidang pertanahan. Sebab, bidang tanah menjadi jelas dan pasti, baik data fisik maupun data yuridisnya. Se­hingga diperluasnya penerima sasaran pemberian sertifikat gratis tersebut untuk mener­tibkan administrasi. Karena banyak sertifikat tanah yang masih atas nama pemilik lama, padahal kepemilikannya sudah berpindah tangan.

“Pemberian sertifikat gratis melalui PTSL ini selain untuk menertibkan administrasi juga untuk menaksimalkan perole­han Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pemberian sertifikat gratis ini tidak untuk tanah yang masuk zona merah atau masih seng­keta hukum,” kata lelaki yang akrab disapa Burhan itu.

Menurut dia, Kabupaten Bo­gor sendiri mendapatkan ser­tifikat tanah dari sebelumnya sebanyak 17.798 bidang men­jadi 80.000 bidang. Peningka­tan tersebut seiring dengan berubahnya sistem dari Proyek Operasi Nasional Langsung (Prona) menjadi PTSL. “Prona hanya diperbolehkan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu. Tetapi jika PTSL siapa saja diperbolehkan, kayak pe­merintah desa, pemerintah daerah, instansi serta swasta dan umum,” ujarnya.

Burhan menjelaskan, sesuai Surat Keputusan Bersama dari Menteri Agraria dan Tata ruang Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangu­nan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Nomor: 25/skb/v/2017, Nomor: 509- 3167A Tahun 2017 dan Nomor: 34 tahun 2017 tentang persia­pan pendaftaran tanah siste­matis lengkap, bupati Bogor akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum biaya administrasi pen­gurusan sertifikat tanahnya.

“Peraturan Bupati ini untuk menghindari pungutan liar dan mengatur besar biaya administrasi yang wajib dibayar pemilik tanah. Besaran biayanya tidak mahal kok, cuma untuk pembelian materai, fotokopi dan operasional lainnya,” je­lasnya.

Burhan menambahkan, per­bup ini akan diterbitkan di awal Agustus nanti, karena pemberian sertifikat tanah gratis ini secara simbolis akan diserahkan Presiden Joko Widodo.

(rez/b/ els/py)

Komentar Anda?

1 COMMENT

LEAVE A REPLY