SHARE

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membutuhkan ribuan guru dan dokter. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemkot mengusulkannya ke pemerintah pusat.

KEMENTERIAN Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah membuka ribuan lowongan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun sayangnya, PNS tersebut tidak akan dist­ribusikan ke setiap pemerintah daerah. Sebab, mereka nanti­nya diperuntukkan instansi vertikal setiap kementerian yang membuka lowongan PNS.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip mengatakan, setelah pihaknya melakukan Analis Jabatan dan Analisi Beban Kerja (Anjab dan ABK), bidang pendidikan dan kesehatan memerlukan jumlah PNS yang cukup. Sebab, selama ini masih belum seimbang antara guru dan murid, begitu juga antara dokter, perawat dan pasien. Sehingga memang perlu ada penambahan PNS di dua bidang tersebut.

“Kita masih kurang banyak tenaga medis dan guru, ma­ka dari itu setiap tahunnya kita mengajukan formasi ke­pada kementerian,” ujarnya. Menutupi kekurangan ter­sebut, pemkot saat ini meng­gunakan tenaga honorer. Hal itu baru dilakukan dua tahun terakhir. Jika tidak begitu, sejumlah pelayanan di Kota Bogor tidak akan maksimal. “Kita baru memberanikan diri menggunakan tenaga honorer dua tahun terakhir, seperti guru atau perawat,” terangnya.

Ade berharap pengajuan formasi PNS dari pemkot dapat dipenuhi untuk me­maksimalkan pelayanan. Selama ini meski mengajukan formasi terkadang jumlah PNS yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan. “Memang diajukannya ba­nyak tetapi yang turunnya hanya sedikit bahkan hanya dua persen dari jumlah for­masi yang dikirimkan,” pa­parnya.

Semantara itu, Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepega­waian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BK­PSDA) Kota Bogor Hidayatullah menjelaskan, di Kota Bogor membutuhkan guru yang cu­kup banyak seperti guru pen­jaskes, guru kelas, guru agama dan beberapa guru lainnya. Di Kota Bogor jumlah guru hanya ada 2.293, sedangkan kebutuhannya 4.071. Maka kita mengajukan 1.778 guru kepada Kemenpan RB,” kata­nya.

Sedangkan untuk tenaga medis dokter yang dimiliki pemkot hanya 21 dari jumlah kebutuhan 170 dokter. Maka dalam formasi PNS yang diki­rimkan ke Kemenpan RB, BKPSD mengusulkan penam­bahan 90 dokter. Hidayat juga mengakui me­ski formasi PNS yang dikirim­kannya berjumlah ribuan, PNS yang diberikan kepada pem­kot hanya puluhan. “Setiap tahun kita memberikan for­masi PNS, tapi memang jum­lah PNS-nya tidak sesuai dengan formasi yang diajukan,” ungkapnya.

(mam/c/els/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY