SHARE

METROPOLITAN – Rencana pemerintah pusat mulai melakukan pelebaran jalan awal September nampaknya membuat Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor keteteran. Apalagi, kalau bukan karena lahan relo­kasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum terselesaikan atau belum bisa di­tempati. Hal itu diakui Ketua Tim Relokasi PKL Puncak Dace Supriadi.

“Kalau kementerian minta September ini mulai direlokasi. Kita progres-nya agak ke­teteran. Sebab, urusan MoU secara admi­nistratif tanah aset PT Gunung Mas belum dirapikan,” katanya. Dace menyarankan kalaupun pembangu­nan harus dilakukan September ini, pe­merintah pusat sebaiknya melebarkan jalan yang sudah aman atau tidak ada PKL-nya. Sehingga tak ada PKL yang diberangus tanpa diberikan tempat relokasi.

Kan banyak juga lahan yang sudah kosong dan memenuhi syarat untuk dilakukan pele­baran. Tinggal dicek berapa titiknya. Sambil itu berjalan, kita memproses PKL yang ada untuk direlokasi. Merapikan lahan relokasi itu tidak hanya satu dua minggu,” ucap dia.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Ka­bupaten Bogor ini juga menga­takan, secara administratif belum diselesaikan atau dirapikan pe­merintah daerah. Namun, se­cara prinsip PT Perkebunan Nusantara yang sebagai BUMN tidak mempermasalahkan peng­gunaan lahan seluas lima hektar ini. “Mereka juga sudah mem­persilahkan lahan 5 hektar ini digarap sebagai relokasi PKL. Makanya terkait administratif sedang kita koordinasikan dengan Bappeda supaya apa yang di­minta mereka (PT PN) segera dirapihkan. Syukur-syukur dalam progres seminggu atau dua minggu ini telah selesai,” imbuh­nya.

Namun demikian, ia meya­kinkan, untuk persoalan relo­kasi ini pada prinsipnya harus ada kebersamaan yang dijalin oleh semua pihak agar bisa bergerak cepat. Karena, kalau Satpol PP dalam waktu dekat ini melakukan penertiban namun tempat relokasi belum siap, tentu ini akan menjadi bume­rang bagi pihaknya. “Dari dulu kita sosialisasikan kepada pe­dagang bahwa terkait relo­kasi ini sedang kita upayakan menyiapkan dulu tempatnya. Makanya harus ada tempatnya dulu baru melakukan penerti­ban, kalau sebaliknya tantan­gannya lumayan,” yakin Dace.

Data awal yang dimilikinya, PKL yang berjualan di kawasan Pun­cak hanya ada sekitar 700 pe­dagang. Namun, namanya PKL itu bukannya berkurang melai­nkan tambah banyak karena sesuai data di Satpol PP saat ini ada 1.243 pedagang. Sehingga, dari ketiga titik relokasi ini pun pihaknya belum mengetahui siapa pedagang yang akan dip­rioritaskan untuk diakomodir untuk ditampung. “Saat ini juga lebih banyak warga pendatang pedagangnya. Tapi nanti tinggal kebijakan bupati saja, kalau prioritas orang Bogor ya kita hanya orang Bogor dan begitu juga sebaliknya,” tutupnya.

Sebelumnya, proses pengo­songan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari jalur Puncak yang akan diperlebar, membuat pe­merintah daerah (pemda) ke­limpungan. Sebab, ribuan pedagang terancam kehilangan usahanya karena proses admi­nistrasi penggunaan lahan relokasi yang masih macet.

Menurut Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah M, pelebaran Jalan Puncak yang semula di­jadwalkan September terancam molor. Sebab, pemerintah be­lum berhasil menuntaskan administrasi untuk relokasi pedagang. “Yang pasti nunggu kesiapan lahan tempat penam­pungan sementaranya dulu, baru kegiatan (pelebaran jalan, red),” kata Syarifah.

Ia mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma­han Rakyat (PUPR) pun akan melaksanakan kegiatan jika lahan yang akan dibangun su­dah benar-benar kosong. “Ka­lau masih ada (PKL, red) tidak bisa, akan mundur pelaksana­annya. PU kan penginnya ko­song. Kita juga akan usahakan rapat dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), meminta kepedulian dari mereka untuk menampung PKL,” ucapnya.

(rez/b/els)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY